KAMIS 28 JANUARI 2021
DETOTABUAN.COM – Anggota DPR RI Komisi V, H . Herson Mayulu,SIP di sela kesibukannya hari ini, Kamis (28/01/2021) kembali melaksanakan agenda kerakyatan yakni menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V secara virtual bersama Ditjen Perhubungan Darat dan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI dengan agenda membahas program kerja dari kedua Ditjen tersebut untuk tahun anggaran 2021.
RDP yang di pimpin langsung oleh ketua rapat Syarif Abdullah Alkadrie, SH. MH dan sekretaris Nunik Prihatin Budiastuti, SH terlihat antusias dan dimanfaatkan oleh sejumlah anggota Komisi V, menyampaikan berbagai tanggapan dan masukan seputar Perhubungan Darat dan Perkeretaapian yang di tangani oleh kedua Ditjen tersebut.
Dalam rapat tersebut Komisi V DPR RI bersama Ditjen Perhubungan Darat dan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub RI menghasilkan kesimpulan / rekomendasi sebagai berikut :
1. Komisi V DPR memberikan apresiasi kepada Ditjen Perhubungan Darat dan Ditjen Perkeretaapian atas capaian realisasi keuangan dan fisik dalam TA 2020, serta terhadap kegiatan Ditjen Perhubungan Darat di TA 2020 yang tidak teralisasi sebesar Rp. 117,67 M dan Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp. 673,28 M maka Komisi V meminta agar kedua Ditjen tersebut mengambil langkah strategis mengantisipasi nya kedepan agar tidak terulang kembali,
2. Komisi V DPR sepakat agar kedua Ditjen melakukan refocusing/penghematan dan realokasi belanja kegiatan TA 2021, tidak melakukan pengurangan anggaran subsidi dan tetap mengutamakan alokasi program Padat Karya untuk sebesarnya pada kesejahteraan masyarakat,
3. Komisi V DPR meminta Ditjen Perhubungan Darat dan Ditjen Perkeretaapian untuk meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi dengan anggota komisi V dalam pelaksanaan program kegiatan padat karya,
4. Komisi V DPR meminta kepada kedua Ditjen agar sisa lelang dalam anggaran tahun 2021 dipergunakan kembali untuk program/kegiatan yang tertunda akibat refocussing ,
5. Komisi V DPR meminta Ditjen Perhubungan Darat untuk melanjutkan program pengadaan BUS yang jumlahnya minimal sesuai dengan tahun sebelumnya,
6. Komisi V DPR mendorong Ditjen Perhubungan Darat untuk melakukan koordinasi dengan Korlantas Polri dalam mengatasi ketidakpatutan di semua ruas jalan dan jalan Tol,
7. Komisi V DPR mendorong Ditjen Perkeretaapian untuk melakukan koordinasi dengan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR dalam menyiapkan infrastruktur transportasi untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
