Presiden Joko Widodo memanggil pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan ke Istana Merdeka, Kamis 14 April. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, pertemuan Jokowi dan Ketua BPK Harry Azhar Aziz membahas kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Sayangnya, Pramono tak mau menyampaikan detail pembicaraan. “Ya, tapi kami tidak akan menyampaikan ke publik,” kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (14/4/2016).
Sementara itu, Ketua BPK Harry Azhar Aziz menyebut Jokowi menyerahkan sepenuhnya kasus Sumber Waras kepada penegak hukum. Kerugian negara atas pembelian lahan RS, kata dia, juga sudah dilaporkan kepada Jokowi.
“Kami sudah sampaikan ke Presiden bahwa ada kerugian negara terhadap Sumber Waras. Katanya serahkan ke penegak hukum,” ujar Harry.
Namun, ia enggan berkomentar terkait Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Sumber Waras. Dirinya mempersilakan Ahok, panggilan akrab Basuki, melakukan gugatan ke pengadilan bila tidak puas dengan data tersebut. BPK meyebut tanah seluas 36.410 meter persegi dibeli Pemprov DKI Jakarta dengan NJOP Rp20 juta per meter persegi.
“Silakan gugat ke pengadilan,” tegas Harry.
Sebelumnya, Ahok diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Suami Veronica Tan itu dicecar 50 pertanyaan selama 12 jam.
Usai diperiksa KPK, Ahok menyatakan BPK menyembunyikan data kebenaran dalam audit investigasi. “Saya bilang tadi BPK menyembunyikan data kebenaran. BPK meminta kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Suruh membatalkan transaksi pembelian tanah Sumber Waras,” kata Ahok,kepada wartawan.
