Detotabuan.com,BITUNG – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling, memimpin langsung upacara Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026 yang dipusatkan di Kota Bitung, Rabu (25/2/2026).
Momentum ini dimanfaatkan untuk menegaskan pentingnya budaya keselamatan kerja sebagai fondasi pembangunan ekonomi dan perlindungan tenaga kerja.
Mengusung tema “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif”, peringatan tahun ini menyoroti peran strategis keselamatan kerja dalam melindungi jutaan tenaga kerja sekaligus menjaga produktivitas nasional.
Dalam amanatnya, Gubernur Yulius menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja bukan sekadar kewajiban administratif atau regulatif, melainkan nilai fundamental dalam dunia kerja modern.
Ia menekankan bahwa sistem perlindungan pekerja harus terus diperkuat seiring dinamika industri dan percepatan transformasi digital.
“Keselamatan kerja bukan hanya prosedur, tapi komitmen moral. Setiap pekerja berhak pulang dengan selamat, dan produktivitas harus berjalan seiring dengan perlindungan,” tegasnya di hadapan peserta upacara.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga membacakan sambutan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dalam pesan itu disampaikan bahwa tantangan keselamatan kerja di Indonesia masih sangat serius.
Sepanjang 2024 tercatat 319.224 kasus kecelakaan kerja, angka yang menjadi pengingat bahwa pengawasan dan budaya kerja aman harus terus diperkuat.
Ia menegaskan bahwa setiap insiden bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator adanya celah dalam sistem pengawasan, penerapan standar keselamatan, maupun kesadaran kolektif di tempat kerja.
Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah menempatkan agenda K3 tahun 2026 sebagai fase strategis untuk memperkuat ekosistem keselamatan kerja nasional. Salah satu fokus utama adalah percepatan transformasi digital dalam pengelolaan layanan K3.
Pemerintah mendorong optimalisasi platform digital seperti aplikasi Teman K3 dan kanal pelaporan daring yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan transparansi layanan, mempercepat pelaporan, serta memperkuat pengawasan berbasis data.
Selain itu, penguatan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) juga menjadi prioritas utama. Pemerintah mendorong perusahaan menjadikan sistem ini sebagai standar mitigasi risiko yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Upaya lain yang ditekankan adalah pembangunan budaya keselamatan berbasis kolaborasi. Pemerintah daerah diminta memperkuat peran Dewan K3 Provinsi serta melibatkan serikat pekerja sebagai relawan pengawas di lingkungan kerja.
Profesionalisme layanan K3 juga menjadi sorotan. Gubernur menegaskan bahwa seluruh layanan harus berbasis data, integritas, serta pengawasan ketat.
Ia menekankan pentingnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran komitmen keselamatan kerja sebagai bentuk perlindungan nyata bagi pekerja.
Menurutnya, peringatan Bulan K3 Nasional bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum evaluasi dan penguatan sistem perlindungan tenaga kerja di tengah perubahan besar dunia industri.
Dengan meningkatnya digitalisasi, otomatisasi, dan dinamika global, kualitas sumber daya manusia yang sehat, aman, dan produktif menjadi faktor utama daya saing nasional.
Upacara peringatan tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, unsur pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan sektor ketenagakerjaan. (HK)
