MENUTUP tahun 2025, saya memilih untuk tidak sekadar menghitung capaian. Bagi saya, akhir tahun adalah ruang jeda untuk menimbang arah: apa yang sudah berjalan, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang harus dilanjutkan dengan keteguhan yang lebih besar. Tahun ini bukan tahun yang sepenuhnya mudah. Namun, dalam pemerintahan, kesulitan tidak boleh menjadi alasan untuk melambat apalagi berhenti.
Saya memaknai 2025 sebagai tahun kerja. Bukan tahun retorika, bukan pula tahun pencitraan. Pemerintahan daerah diuji bukan oleh banyaknya program yang diumumkan, melainkan oleh konsistensi menjalankan kebijakan dan keberanian melakukan koreksi ketika hasil tidak sesuai harapan. Di Bolaang Mongondow Selatan, kami berupaya menjaga ritme kerja yang terukur—bergerak pasti, berpijak pada perencanaan, dan terbuka terhadap evaluasi.
Fokus kebijakan kami sejak awal tetap sederhana: pelayanan publik harus membaik, tata kelola pemerintahan harus bersih, dan kesejahteraan masyarakat harus bergerak naik. Ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan. Ketika satu tertinggal, maka seluruh sistem harus diperiksa ulang.
Di bidang kesehatan, kami mengambil langkah yang bagi sebagian orang mungkin terlihat administratif, namun bagi masyarakat memiliki makna yang jauh lebih besar. Revitalisasi RSUD hingga peningkatan status menjadi Rumah Sakit Tipe C adalah ikhtiar untuk memperpendek jarak akses layanan rujukan.
Pada saat yang sama, lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai beroperasi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saya meyakini bahwa kesehatan dan gizi bukan sekadar program tahunan, melainkan fondasi pembangunan jangka panjang.
Tata kelola pemerintahan juga terus kami jaga. Tahun ini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut. Predikat Istimewa Indeks Reformasi Hukum serta Paritrana Award tingkat Provinsi Sulawesi Utara turut kami terima. Namun saya selalu mengingatkan jajaran bahwa penghargaan bukan tujuan akhir. Integritas justru diuji dalam keseharian, terutama saat tidak ada sorotan.
Di bidang pendidikan, sepuluh penghargaan yang diraih pada Anugerah Mapalus Pendidikan Tahun 2025 menjadi penegasan bahwa kerja kolektif memberi hasil. Namun, seperti sektor lain, pendidikan tidak boleh berhenti pada capaian seremonial. Tantangan ke depan justru menuntut konsistensi dan pemerataan mutu.
Ukuran keberhasilan pemerintahan, pada akhirnya, tetap berada pada kesejahteraan rakyat. Upaya penurunan stunting melalui delapan aksi konvergensi menempatkan Bolaang Mongondow Selatan sebagai daerah dengan penurunan stunting terbaik di Sulawesi Utara. Di sektor ekonomi desa, pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di 81 desa kami arahkan untuk memperkuat kemandirian, bukan ketergantungan pada bantuan jangka pendek.
Pembangunan fisik kami posisikan sebagai ruang sosial. Renovasi Masjid Islamic Center dan Alun-Alun Molibagu, pendirian tugu pemekaran dan penimbunan persiapan Tribun Mini serta gelanggang olahraga (GOR) dibangun bukan sebagai simbol kekuasaan, tetapi sebagai fasilitas publik yang hidup dan inklusif. Infrastruktur, bagi kami, harus menyatukan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Memasuki 2026, arah pembangunan kami fokuskan pada keberlanjutan ekonomi daerah. Program Kampung Nelayan dan pengembangan kawasan pesisir Sondana–Tolondadu dipersiapkan sebagai penggerak ekonomi baru berbasis potensi lokal. Tantangannya jelas: pertumbuhan harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan kepastian usaha masyarakat pesisir.
Sebagai kepala daerah, saya semakin meyakini bahwa pemerintahan tidak membutuhkan banyak pernyataan, tetapi keteguhan dalam bekerja. Kritik adalah bagian dari kontrol publik yang sehat. Tugas kami adalah memastikan kebijakan tetap berada di jalurnya dan keberpihakan kepada masyarakat tidak berubah.
Tahun 2025 telah menjadi catatan kerja.
Tahun 2026 harus menjadi kelanjutannya—dengan disiplin yang sama, tanpa retorika berlebihan, dan dengan tanggung jawab yang lebih besar.
Iskandar Kamaru
Bupati Bolaang Mongondow Selatan
