Detotabuan.com,BOLTARA – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) mulai menata ulang pengelolaan layanan kesehatan berbasis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Langkah ini ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) BLUD Bidang Kesehatan yang dipimpin langsung Bupati Boltara, Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., Selasa (6/1/2026), di Ruang Rapat Bupati.
Rakor tersebut dihadiri Asisten Bidang Administrasi Umum, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), para kepala puskesmas, hingga unsur teknis yang selama ini terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan kesehatan berbasis BLUD.
Dalam arahannya, Bupati Sirajudin menegaskan bahwa BLUD bukan sekadar sistem pengelolaan keuangan, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BLUD menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
“BLUD harus dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Tujuan akhirnya jelas, pelayanan kesehatan yang lebih baik dan anggaran yang dikelola secara efisien serta akuntabel,” ujar Sirajudin.
Ia menekankan pentingnya efisiensi anggaran di tengah tantangan fiskal daerah, tanpa mengorbankan mutu layanan. Menurutnya, fasilitas kesehatan yang menerapkan BLUD harus mampu bergerak lebih fleksibel, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berorientasi pada hasil nyata di lapangan.
Sejumlah agenda strategis dibahas dalam rakor tersebut. Mulai dari evaluasi kinerja RSUD dan puskesmas berstatus BLUD, pemetaan efektivitas penggunaan anggaran, hingga identifikasi berbagai kendala yang selama ini dihadapi dalam implementasi sistem BLUD di sektor kesehatan.
Tak hanya mengulas persoalan, forum ini juga merumuskan opsi solusi untuk memperkuat tata kelola BLUD. Di antaranya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penataan manajemen keuangan, serta penguatan sistem pengawasan agar pengelolaan anggaran tetap sesuai aturan namun tidak menghambat pelayanan.
Bupati Sirajudin berharap rakor ini menjadi momentum konsolidasi seluruh pemangku kepentingan di sektor kesehatan. Ia ingin setiap fasilitas pelayanan kesehatan di Boltara memiliki pemahaman yang sama terkait tujuan BLUD, sekaligus mampu menerapkannya secara optimal.
“Pengelolaan BLUD harus berdampak langsung bagi masyarakat. Kalau sistemnya baik, layanannya meningkat, masyarakat yang paling merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Pemerintah daerah menargetkan implementasi BLUD ke depan berjalan lebih matang dan adaptif. Dengan pengelolaan yang tepat, BLUD diharapkan mampu mendukung percepatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Boltara, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan pemerintah.
(Ipul)
