Detotabuan.com, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota Kotamobagu menggelar acara puncak Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke – 52 tahun 2024, bertempat di Aula Rumah Dinas Wali Kota Kotamobagu, Senin 27 Mei 2024.
“Dirgahayu Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke – 52, jayalah PKK,” ucap Pj. Wali Kota Kotamobagu mengawali sambutannya.
Dikatakan Pj. Wali Kota bahwa keberadaan institusi PKK secara regulasi dimungkinkan untuk merumuskan program – program kegiatan dan bahkan memungkinkan untuk adanya pembiayaan lewat APBD.
Namun sebelum sambutan ini disampaikan, terkait APBD, kita sudah didahului dengan pemberian hibah untuk PKK Kota Kotamobagu.
“Kegiatan PKK tidak sekedar acara seremonial, tapi yang terpenting adalah kegiatan pemberdayaan karena disekeliling kita masih terdapat masyarakat dan kaum perempuan yang perlu untuk mendapat perhatian, terutama dalam taraf kehidupan mereka, kesejahteraan mereka, kegiatan pendidikan anak – anak mereka. Maka uluran tangan stakeholder terutama PKK yang merumuskan program di desa dan kelurahan yang kehadirannya sangat dibutuhkan,” ungkap Pj. Wali Kota.
Ditambahkannya, angka kemiskinan di Kota Kotamobagu masih relatif tinggi, tetapi berada di bawah rata- rata kemiskinan untuk Provinsi. Namun tuntutan kita terhadap penanganan kemiskinan, penanganan terhadap stunting, itu juga menjadi perhatian yang harus diseriusi oleh ibu – ibu PKK.
“Saya memberikan apresiasi untuk ibu -ibu PKK yang luar biasa dalam kegiatannya menangani stunting dan kegiatan menangani kemiskinan ektrim.
Olehnya saya berharap Ketua Tim Penggerak PKK secara koordinatif, melakukan langkah – langkah konkrit, pemetaan secara by address by name yang nantinya di identifikasi, di inventarisir kemudian rapat koordinasi dengan kepala – kepala unit yang ada di Kota Kotamobagu sehingga dalam penanganannya bisa dilakukan secara gotong royong, secara bersama – sama,” jelas Pj. Asripan Nani.
Dirinya menyakini apabila hal tersebut dilakukan secara terkoordinasi maka semua persoalan dapat ditangani dengan baik.
Pj. Wali Kota pun menekankan hal pemberdayaan untuk para ibu.
“Kalau ibu -ibu kita di desa berdaya, ada pekerjaan jelas, ada industri rumah tangga, ada pekerjaan yang bisa menambah penghasilan suami maka hal tersebut bisa menjamin kesejahteraan,” tambahnya.
Selain hal pemberdayaan, Pj. Wali Kota pun menekankan hal kesehatan dan pendidikan. Hal tersebut menjadi tanggungjawab yakni pemberdayaan, SDM, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.
“Kesejahteraan itu relatif, tidak diukur dari pendapatan, namun yang terpenting adalah terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan,” tambahnya.
(Alfrieda Serang)
