BOLMUT,DETOTABUAN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), menggelar rapat paripurna dalam rangka penetapan dan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2023, di ruang paripurna DPRD, Jumat (12/08/22).
Rapat di pimpin langsung oleh ketua DPRD Franky Chendra didampingi Wakil Ketua Salim Bin Abdullah dan Saiful Ambarak di hadiri Bupati Bolmut Drs. Hi. Depri Pontoh, Sekda dan jajaran SKPD serta seluruh anggota DPRD.
Ketua DPRD Bolmut Franky Chendra menyampaikan, melalui surat bupati nomor 900/92, perihal penyampaian KUA PPAS tahun anggaran 2023 untuk di tetapkan menjadikan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran tahun anggaran 2023.
Meski demikian, DPRD memberikan beberapa catatan yang harus di tindak lanjuti Pemkab diantaranya penyesuaian, pengurangan dan pergeseran serta penambahan angka-angka, dengan melihat skala prioritas yang telah di sepakati bersama.
Sementara itu juru bicara Badan Anggaran (Banggar) Mohammad Abdul Rafiq Pangau dalam laporannya, membacakan hasil pembahasan dan kebijakan umum anggaran sementara APBD tahun anggaran 2023 yang di laksanakan selama tiga hari bersama tim anggaran pemerintah daerah.
“Rancangan kua-ppas kabupaten bolaang mongondow utara tahun 2023 telah tersusun dengan kepedoman pada ketentuan perundang undangan yang berlaku,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengungkap soal empat catatan prioritas kesepakatan antara Banggar dan TAPD yang diyakini akan mewujudkan tema pembangunan daerah.
“Pertama, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran; Kedua, meningkatkan daya saing produk lokal; Ketiga, meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia; Keempat,akselerasi implementasi reformasi birokrasi,” paparnya.
Di tempat yang sama Bupati Bolmut Drs. Hi. Depri Pontoh menyampaikan terimakasih atas kerja sama yang baik semua pihak terutama DPRD, dalam rangka kegiatan pembangunan di kabupaten Bolmut.
“Seluruh Masyarakat Bolmut, menunggu apa yang kita akan lakukan pada pembangunan di tahun 2023,” ujar Bupati.
Diketahui, berdasarkan peraturan pemerintah daerah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 90 ayat 2 menyebutkan, bahwa kesepakatan terhadap rancangan KUA-PPAS di tandatangani kepala darah dan unsur pimpinan DPRD.
(Adve/Ipul)
