BOLMONG,DETOTABUAN.COM— Sebanyak 218 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) dipastikan akan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) Prajabatan Oktober 2019 mendatang. Menariknya, mereka akan mengikuti Diklat tanpa dipungut biaya alias gratis.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong, Umarudin Amba mengatakan, pihaknya sudah menganggarkan Rp 2,7 miliar pada APBD Perubahan 2019 yang telah ditetapkan baru-baru ini.
“Iya, mulai dari sewa gedung, honor pengajar, berbagai keperluan peserta dan fasilitas penunjang lainnya kita yang siapkan. Anggarannya sudah ada,” kata Umarudin.
Soal lokasi pelaksanaan diklat, pihaknya akan mengupayakan agar dilaksanakan di daerah saja. Gedung SMK Yadika Kopandakan II, Kecamatan Lolayan, menurut dia cukup memadai untuk lokasi pelaksanaan diklat. “Ada asrama, ruang belajar, tempat olah raga, serta faslitas lainnya juga sudah tersedia,” ungkapnya.
Dia menambahkan, Pemkab Bolmong melalui BKPP Bolmong sementara melobi ke Badan Diklat Provinsi Sulut untuk lokasi pelaksanaan di daerah. Soal tenaga pengajar, lanjut Umarudin, Pemkab Bolmong juga akan bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pasalnya, jika menunggu pelaskaan di Badan Diklat Provinsi Sulut, maka untuk Bolmong bisa dipastikan nanti dilaksanakan tahun 2020. “Saat ini ada beberapa daerah yang sementara melaksanakan diklat di badan Diklat Provinsi.
Belum lagi daerah-daerah yang sudah antri jauh sebelumnya. “Sementara kita di bolmong juga punya target semua urusan CPNS rampung tahun ini. Termasuk peningkatan status CPNS menjadi PNS (100 persen) kita targetkan tahun ini juga,” ujar Umarudin Amba.
Di sisi lain, ia menegaskan jika lokasi di daerah dinilai tidak memenuhi syarat, maka pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Badan Diklat Provinsi Gorontalo. Intiya, menurut dia, Diklat CPNS Bolmong tahun 2019 akan digelar Oktober.
“Kita sudah siapkan anggaran. Jadi tidak perlu ditunda lagi. Kita juga sudah lobi di Gorontalo. Dan mereka siap. Kita menargetkan juga CPNS Bolmong naik status jadi PNS (100 persen) tahun ini. Sementara, pelaksanaan diksar akan memakan waktu sekira 3 bulan,” ucapnya.
Lanjutnya, setelah selesai mengikuti diklat, pihaknya langsung mengajukan peningkatan status CPNS menjadi PNS (100 persen) ke BKN provinsi. “kalau sudah ada sertifikat Diksar, maka kita langsung ajukan naik status jadi 100 persen,” tandasnya.
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mewajibkan CPNS yang telah lolos seleksi untuk mengikuti diklat. Diklat ini berlaku untuk seluruh jalur penerimaan CPNS. Melalui surat edaran bernomor B/183/S.SM.01.00/ 2018 disebutkan bahwa CPNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun melalui proses pendidikan dan pelatihan dasar yang hanya dapat diikuti satu kali.
Surat dengan tembusan Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala LAN, Kepala BKN, Kepala BPKP tersebut ditujukan bagi 501 pejabat Pembina kepegawaan (PPK) daerah.(Ind)
