BOLMONG,DETOTABUAN.COM— Pelaksanaan Pesta demokrasi pemilihan sangadi (Pilsang) di Kabupaten Bolmong bakal penuh kejutan. Kepala desa yang berstatus petahana bisa terancam ‘gugur’.
Apa pasal? para petahana wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban (Lpj) kepada masyarakat, serta bebas dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Kriteria khusus itu, merupakan syarat untuk kandidat petahana dalam mengikuti pilsang serentak yang akan digelar tahun ini. Selain itu, para calon sangadi (Bukan petahana) punya jurus jitu untuk menyingkirkan petahana.
Hal tersebut disampaikan, salah satu pemerhati politik di Bolmong Ismail Ambaru. Menurutnya, kriteria itu merupakan warning atau peringatan bagi petahana yang bertarung kembali.
Selain itu, masalah penggunaan dana desa (Dandes) dan Alokasi dana desa (ADD) , yang banyak jadi sorotan masyarakat. “Ya, harus diingat, status petahana itu sebenarnya cukup berat. Karena, masyarakat sudah bisa menilai kinerja petahana selama periode menjabat. Jika kinerja kurang baik atau banyak sorotan dari masyarakat, maka bisa saja akan kalah,” ungkapnya.
Yang perlu diingat kata Ismail, bahwa level sangadi petahana adalah level kepemimpinan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, baik itu hajat hidup maupun duka.
Sehingga kata dia, apabila kinerja seorang sangadi tidak terlalu baik atau gagal memenuhi kebutuhan dari masyarakat, maka akan mudah jadi sorotan dan dinilai gagal oleh masyarakat. “
Biasanya fenomena kekalahan petahana disebabkan oleh kinerja, serta membuat masyarakat tidak puas. Akhirnya masyarakat memilih figur lain yang dinilai lebih mampu,” tuturnya.
Senada juga dikatakan salah satu warga Dumoga Faisal Amu. Menurutnya, sangadi incumbent harus kerja berat. Selain isu-isu atau sorotan dari masyarakat, para petahana juga harus mampu membuktikan kinerja kepada masyarakat.
“Kalau kinerja baik, tentu hasilnya akan baik pula. Tapi, jika banyak sorotan dan masyarakat menginginkan perubahan, maka itu sudah bertanda sangadi petahana bakal tumbang,” ungkapnya.
Dia menambahkan, persoalan rentan kekalahan sangadi petahana adalah dana desa yang banyak sorotan. Apalagi, penggunaan dandes itu dilaporkan ke Inspektorat daerah maupun Kejaksaan.
Namun, jika keterbukaan sangadi petanaha kepada masyarakat sangat baik, dan munculnya keinginan masyarakat untuk mencalonkan kembali, maka sangadi petahana tetap berpeluang menjadi orang nomor satu di desa.
“Faktor yang penting adalah bagaimana sangadi petahana mampu merawat masyarakat dengan baik, agar keinginan dari masyarakat muncul untuk dapat mencalonkan kembali,”tuturnya.
Meski begitu menurut Isal sapaannya, calon sangadi saat ini rata-rata punya masa terutama basis keluarga. Bahkan, tidak menutup kemungkinan para pendatang calon sangadi yang baru punya jurus jitu.
Apalagi, ditopangi dengan keinginan masyarakat untuk maju, karena sangadi petahana tidak mampu lagi memimpin. “Jadi, waspada pendatang baru,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) Bolmong Ahmad Yani Damopolii mengatakan, pendaftaran calon sangadi di 105 desa akan dilaksanakan Agustus mendatang. “Iya, pendaftaran calon sangadi dimulai Agustus,” kata dia.
Ditanya kapan pemilihan sangadi, Yani menjawab, belum bisa dipastikan. Tapi, jika semua sudah memenuhi persyaratan, maka Oktober dapat dilakukan pemilihan. Agar, pada bulan November mendatang dapat digelar pelantikan bagi sangadi yang terpilih.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Pemdes dan pengembangan desa Isnaidi Mamonto, mengatakan untuk tahapan pelaksanaan pilsang akan dimulai bulan ini, dengan diawali pembentukan panitia pilsang oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) setempat.
“Usai dibentuk oleh BPD, panitia pilsang menentukan struktur panitia dan BPD akan melakasanakan pelantikan panitia pilsang,” terang Mamonto.
Pun, dalam pembentukan panitia pilsang ini, DPMD memberikan tenggang waktu selama satu bulan. Sebab, setelah dibentuk, akan dilakukan bimbingan teknik (Bimtek), kepada panitia pilsang.
“Jumlah panitia pilsang 8 orang. Mereka juga yang nantinya akan menentukan ketua, sekertaris dan bendahara panitia pilsang di desa masing-masing,” ungkap mantan komisioner KPU Bolmong ini.
Sembari menambahkan, untuk anggaran pilsang ditanggung Pemkab sendiri. Totalnya berkisar 1 Miliar lebih. Anggaran itu akan menyesuaikan dengan jumlah pemilih, jumlah dusun dan jumlah calon sangadi. Sebab, tidak semua anggaran sama, tergantung dari kondisi desa. “Pencairannya sesuai kebutuhan serta melalui usulan panitia pilsang,” katanya mengakhiri. (***)
