BOLMONG,DETOTABUAN.COM– Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama tiga dinas terkait masing-masing Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kesehatan (Dinkes).
RDP yang digelar diruang rapat Komisi 3 DPRD Bolmong, Selasa (02/06/2020) itu, dalam rangka menindak lanjuti realisasi anggaran hasil refocusing 2020 yang diperuntukkan untuk penanganan Covid 19.
Rapat ini sendiri, dipimpin oleh Sekretaris Komisi 3 DPRD Bolmong Supandri Damogalad, dan turut dihadiri anggota komisi III, Febrianto Tangahu, Victor Lumapow, Sulhan Manggabarani, Satira Manoppo.
Dalam RDP itu, mereka mengajukan pertanyaan seputar penanganan Covid 19 di Bolmong. Informasi masyarakat serta temuan di lapangan dipaparkan, dibahas untuk dicari solusi penyelesaiannya. DPRD Bolmong juga sangat mengapresiasi kinerja eksekitif dalam penanganan Covid-19 di Bolmong.
Dalam kesempatan itu, Supandri menyampaikan rapat ini membahas terkait tindak lanjut kunjungan DPRD Bolmong di lapangan. Kata dia, DPRD juga ingin mengetahui berapa anggaran yang direfocusing akibat Covid-19 di tiga dinas tersebut. “Kami harus melalukan pengawasan sehingga hasil temuan di lapangan kami tentu mempertanyakan kepada instansi terkait,” kata Supandri.
Selain itu, DPRD juga mempertanyakan pengadaan barang dan jasa berupa beras diambil dari daerah mana. “Kami ingin khusus untuk beras dapat dibeli kepada petani di Bolmong agar uang berputar di daerah tidak diluar Bolmong,” pintah Supandri.
DPRD Bolmong sendiri memaklumi karena bantuannya dilakukan super cepat, karena ada keluhan dari warga terdampak Covid-19 soal walitas beras yang diberikan. “Kiranya bantuan berikut beras yang diberikan beras yang betul dari hasil daerah, sebab Bolmong Surplus beras. Saya kira pengusaha gilingan di Bolmong mampu tangani stok keinginan Pemkab Bolmong,” ungkap Supandri.
Hal ini turut dibenarkan Anggota DPRD Bolmong Sulhan Manggabarani. Ia mengatakan, pihaknya bisa menjamin khusus di wilayah pantai utara ada sekitar 600 ton beras yang bisa disiapkan oleh pengusaha gilingan padi.
“Saya bisa fasilitasi dan kualitasnya bisa saya jamin dari pada kita beli beras di luar daerah sementara di daerah kita surplus beras, akibat banyak bantuan dari luar, beras di Bolmong tidak terjual. Dan harganya lebih murah Rp 9500 perkilo bukan per liter,” ujarnya.
Hal serupa juga dikatakan Anggota DPRD Bolmong Febrianto Tangahu. Ia meminta jika bisa bahan yang mudah rusak agar kedepan diganti dengan bahan yang tidak mudah rusak. “Misalnya diganti dengan ikan kaleng atau bahan pokok lainnya,” pintanya.
Selain itu, dirinya juga mempertanyakan kepada ketiga dinas terkait pengadaan barang dan jasa apakah dilakukan swakelola atau ada penyedia barang. “Apakah Dinas yang kelola ataukah ada pihak ketiga yang mengadakan barangnya?,” tanya Anto dalam RDP tersebut.
Usai Komisi 3 DPRD Bolmong mempertanyakan refocusing anggaran, diberikan kesempatan oleh pimpinan rapat kepada ketiga pimpinan Dinas yang hadir pada saat itu yakni Kadis Sosial Abdul Haris Bambela, Kadis Kesehatan Erman Paputungan dan Kadis DKP I Nyoman Sukra bersama jajarannya.
Menurut Kadis Kesehatan Erman Paputungan, untuk dinas kesehatan hasil refocusing anggaran yang digeser sekitar Rp 3,3 milyar lebih. “Saya juga klarifikasi soal pembagian APD yang katanya tidak merata, terus terang untuk APD khusus Kapus Bolaang sampai Poigar saya turun langsung memberikan bantuan. Saya sudah tiga kali turun di Kapus, tapi kami akui adanya keterbatasan APD, jadi tidak benar ada Kapus yang dianaktirikan,” ungkapnya.
Kata dia, dalam pengadaan barang untuk APBD 2020 terkait APD dan lain – lain, ini dilakukan oleh penyedia atau pihak ketiga. “Ada penyedia barang dan tentu dilakukan secara prosedur yang ada,” kata Erman.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Abdul Haris Bambela menjelaskan, untuk pengadaan barang dan jasa dari pihak penyedia. “Mulai penampungan bahan di gudang yang adakan dari penyedia,” imbuhnya.
Selanjutnya, untuk usulan dari DPRD Bolmong diganti bahan yang tak mudah rusak, saat ini lagi diusulkan kepada pimpinan dan kini lagi ditelaah staf. “Kami sudah usulkan bahan berupa gula pasir dan ikan kaleng,” sebut Haris.
Dilanjutkan oleh Kadis DKP I Nyoman Sukra, untuk pengadaan barang dan jasa ada penyedia yang adakan. “Untuk usulan beras dibeli dari dalam daerah, saya lagi usulkan kepada pimpinan sebab setiap bulan ada kontrak penyedia. Jadi bisa saja beruba penyedianya, mudah – mudahan di setujui oleh pimpinan,” singkatnya. (Ind)
