BOLMONG,DETOTABUAN.COM – Hasil konsultasi komisi II DPRD Bolmong belum lama ini, ternyata pemerintah pusat belum menganggarkan lanjutan pembangunan sarana transportasi udara di wilayah Bolmong, ini dikarenakan masih ada beberapa kebijakan yang disesuaikan dengan skala prioritas anggaran negara.
Wakil Ketua DPRD Bolmong Kamran Muchtar Podomi, yang mendampingi komisi II saat konsultasi di Kementrian Perhubungan mengatakan, di Kemenhub RI ada pengurangan panggaran ada APBN-P di tahun ini, sehingga pembangunan bandara di Bolmong bakal tertunda.
“Masih ada skala prioritas yang disesuaikan dengan kebijakan anggaran, apalagi hasil konsultasi di Kementerian perhubungan, ada pengurangan anggaran pada APBN-P,” ujar Kamran belum lama ini.
Meski demikian kata dia, tidak menutup kemungkinan pada tahun 2017 nanti, pembangunan bandara di Bolmong sudah masuk di APBN. “Kita akan kawal agar tahun depan, anggaran pembangunan bandara berlanjut,” jelas Politisi PAN itu.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bolmong Eka Korompot membenarkan informasi yang dikatakan para wakil rakyat di DPRD Bolmong. “Memang masih ada berapa dokumen yang harus dikoreksi kembali sehingga pada APBN-P 2016, pembangunan Bandara Bolmong belum ada,” kata Korompot,
Menurut Eka, pihak konsultan dari kementrian perhubungan juga masih akan melakukan kajian-kajian terkait struktur tanah.
“Seperti di titik lahan persiapan pembangunan landasan runway, itu konsultan meminta contoh sampel tanah, maka tahapan tinggal penambahan contoh tanah untuk kelengkapan dokumen,” jelas Korompot.
Meski demikian, ia memastikan untuk APBN 2017, anggaran pembangunan bandara di Bolmong bisa terlaksana mengingat syarat dokumen yang dimasukkan ke kementrian perhubungan sudah lengkap.
“Pasti itu akan teranggarkan ditahun depan (2017), sebab sertifikat lahan sudah diserahkan ke kementrian lewat dirjen perhubungan, tinggal penganggaran,” tutupnya. (tr-02/Tio)
