BOLMONG,DETOTABUAN.COM – Pemerintah Kabupaten Bolmong terus berbenah dalam pengelolaan administrasi keuangan, hal ini demi untuk mendapatkan opini terbaik dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Pasalnya kata Bupati, dari 15 Kabupaten Kota yang ada di sulawesi utara, hanya pemkab bolmong yang mendapatkan opini disclaimer pada LHP BPK tahun 2016, dan hal itu dianggap sangat memalukan.
Sehingga itu, Bupati memerintahkan kepada seluruh Kepala OPD, untuk dapat menindaklanjuti semua rekomendasi BPK terutama soal keberadaan aset daerah yang selama ini menjadi persoalan di kabupaten Bolmong.
“Semoga tahun ini pemkab Bolmong bisa mendapatkan WTP pada laporan hasil pemeriksaan BPK,” kata Yasti dihadapan para kepala OPD, saat audiensi bersama warga kecamatan Passi Barat, Rabu (7/3) tadi.
Menurut Yasti WTP bukan hanya sekedar opini, karena nantinya daerah yang mendapatkan WTP, akan menerima reword berupa dana insentif yang cukup besar dari pemerintah pusat.
Sementara kata dia, jika kembali mendapatkan Disclaimer seperti pada tahun-tahun sebelumnya, maka daerah akan didenda. “Karena itu opini WTP sangat penting, dan kita berharap pemkab bolmong mendapatkan itu,” pungkasnya.
(Fit)
