Lobi Bantuan KUBE dan RTLH, DPRD Bolmong Kunjungi Kemensos RI

BOLMONG,DETOTABUAN.COM – Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bolmong, terus diseriusi para wakil rakyat di DPRD Bolmong.

Terbukti, pada Jumat (24/6) kemarin, dipimpin Wakil Ketua DPRD Abdul Kadir Mangkat, Komisi III DPRD Bolmong melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI, untuk melobi bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi warga yang kurang mampu.

Ketua Komisi III DPRD Bolmong, Masri Daeng Masenge mengatakan, saat kunjungan tersebut, mereka diterima Kasubdit Bantuan Stimulan Penata Lingkungan Kemensos RI,  T. Manggara Simanjuntak, MSi, bersama staf Kementerian.

Dalam kunjungan tersebut, Ia sempat menjelaskan soal kondisi masyarakat Kabupaten Bolmong dilima pesisir yang saat ini masih hidup dibawah garis kemiskinan. Kepada kementerian, Masenge berharap adanya perhatian agar perekonomian masyarakat di kabupaten Bolmong membaik.

‪”Harapan kami, penyaluran bantuan Kelompok Usaha Bersama dan bantuan Rumah Tidak Layak Huni dapat tersalur di Kabupaten Bolmong, hal ini semata demi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah pesisir, yang saat ini masih hidup dibawah garis kemiskinan,” ujar Masri.

‪Menanggapi usulan tersebut, T Manggara Simanjuntak, MSi mengatakan, saat ini Kemensos telah mengusulkan anggaran perbaikan fasilitas umum daerah pesisir sekitar Rp 50 juta, sementara untuk bantuan Kube sebesar Rp 2 juta perkeluarga. Nah, untuk RTLH dibanderol 10 sampai dengan Rp 15 juta perkeluarga.

“Untuk bantuan ini, tentunya akan ada pendampingan social dan disesuaikan dengan kebutuhan warga. Kedepan apabila disandingkan dengan Dandes, pemerintah berharap dapat menekan angka kemiskinan. Hal ini sebagaimana program nawacita Presiden dan Wapres Ri. Kami berharap, usulan ini akan disetujui pada APBN Perubahan 2016,” terang Simanjuntak.

‪Wakil Ketua DPRD Bolmong Abdul Kadir Mangkat mengapresiasi pihak Kemensos. Meski demikian kata dia, kedepan sebelum dilakukan penyaluran bantuan, kiranya pemerintah mengupdate data warga miskin agar bantuan tepat sasaran.

“Jangan sampai ada masyarakat yang ekonominya sudah membaik, akan tetapi masih mendapatkan bantuan, sehingga perlunya ada perbaikan data setiap tahun, agar bantuan bisa tepat sasaran,” terang Politisi Golkar ini. (Tr2)