BOLMONG,DETOTABUAN.COM-Pentingnya mengatasi bahaya bencana yang bisa datang kapan saja, membuat Pemerintah Kabupaten selalu siap siaga. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, (BPBD) pemerintah menggelar Sosialisasi peran relawan menjadi pilar penting dalam penanggulangan bencana. Sosialisasi yang di gelar di Hotel Sutan Raja Rabu (16/03)ini di hadairi oleh para relawan dari kecamatan poigar.
Kepala BPBD Ir Hj Channy Wajong ME menjelaskan jika salah satu target sosialisasi untuk meminimalisir dampak kerugian ekonomi akibat bencana yang timbul.
“Sejalan dengan arah kebijakan penanggulangan bencana dalam RPJMN 2015-2019 yang lebih mengarah pada pengurangan resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat,” kata Channy.
Ditambahkan juga,komitmen sebagai tindaklanjut PRB (Pengurangan Resiko Bencana) dalam pembangunan nasional telah diwujudkan dalam RPJMN tahun 2015-2019 dengan memuat esensi investasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.
“Perwujudan yang mendasar adalah membangun kemitraan dan kerjasama oleh semua pihak untuk mewujdukan ketangguhan ditingkat masyarakat dengan memperhatikan dimensi degradasi lingkungan dan perubahan iklim,” ujarnya.
Selain itu, tambah Channy dengan semangat untuk pengurangan resiko bencana, pemerintah pusat telah menyampaikan tantangan kedepan terkait tata kelola dalam kebencanaan dengan semakin meningkatanya berbagai permasalahan pembangunan di era saat ini.
“Tantangan itu berupa upaya pengurangan kerusakan lingkungan, urbanisasi, air bersih, serta isu perbaikan iklim dengan kejadian kebencanaan yang semakin meningkat,” katanya.
Sementara itu, Bupati Hi Salihi B Mokodongan mengatakan, prinsip kerja relawan adalah mandiri, profesional, solidaritas, sinergi dan akuntabilitas.
Dengan terbitnya Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur penanggulangan bencana dan kebakaran menjadi urusan wajib bagi daerah.
“Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana daerah. Upaya mengurangi indeks resiko bencana, akan mampu dilaksanakan di daerah dengan mengimplementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi,” kata Salihi.
Kegiatan tersebut diisi dengan penyampaian beberapa materi dari pejabat daerah. Pemateri diantaranya, Sekertaris Daerah Drs Ashari Sugeha, para asisten, dan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara relawan dan pemateri.(*)
