BOLMONG,DETOTABUAN.COM – Pemerintah Kabupaten Bolmong melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) menggelar Kegiatan Koordinasi Kebijakan Penduduk dalam Rangka “Mewujudkan Pembangunan Gold Berwawaskan Kependudukan” Tingkat Kabupaten Bolaang Mongomdow yang diselenggarakan di Balai Desa Tapa’Aog Kecamatan Lolayan Rabu (1/6).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekda Bolmong Drs. Ashari Sugeha, Kepala Badan BKKBD Teguh Harianto, Camat, Sangadi, Tokoh Masyarakat,Tokoh adat,Tokoh Agama dan Utusan Peserta Sosialisasi Tiap Desa Kab.Bolmong.
Bupati Salihi dalam Sambutannya menyampaikan “ Pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang sedang berjalan saat ini, mempunyai rencana yang Penting dalam meningkatkan kwalitas sumber daya manusia, baik itu sebagai subjek ataupun objek pembangunan yang mencakup dari seluruh Siklus Kehidupan Manusia.”
Hal tersebut adalah merupakan Amanat dari UU No.52 Thn 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang merupakan Landasan Hukum Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta menjadikan Pembangunan Berwawaskan Kependudukan yang berkelanjutan di masa depan yang merupakan Kebijakan Pemerintah Pusat yang harus di ikuti oleh setiap Daerah di seluruh Indonesia.”Ujarnya.
Untuk mewujudkannya maka di buat sebuah percontohan Pembangunan Berwawaskan kependudukan baik di tingkat Daerah maupun tingkat Pusat, yang intinya mencakup Pengendalian Penduduk, kualitas siklus dan perpindahan penduduk, yang mengandung makna merupakan subjek dan objek pembangunan dimana Penduduk berkontribusi pokok terhadap keberhasilan pembangunan.
Sehingga dibutuhkan indicator komposit yang mampu mempersentasikan peran penduduk sekaligus mengambil kebijakan dalam pembangunan kependudukan, yang hakekatnya merupakan pembangunan penduduk yang berkelanjutan, baik sebagai pelaku pembangunan untuk menuju terbentuknya penduduk yang tumbuh seimbang, serta mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk, yang juga dimulai dari pembangunan keluarga yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
“Pengendalian jumlah penduduk saat ini dalam Program KB dan Dua anak Cukup harus dimaksimalkan, karena dengan adanya ketersediaan anggaran baik di bidang Pendidikan, Kesehatan dan pertumbungan Ekonomi tidak mencukupi dengan jumlah penduduk yang cukup Besar,” tambahnya.
Bupati berharap dengan adanya Kegiatan Koordinasi kebijakan Penduduk, maka akan dapat menghasilkan Langka-langkah Kongrit, serta adanya kerja sama dari seluruh pihak terkait, agar Revitalisai Program KB tersebut akan berjalan dengan Baik. (ADV/Tio)
