BOLMONG,DETOTABUAN.COM – Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Bolmong dalam rangka meresmikan Bendungan Lolak, mendapat apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya datang dari pengurus Kerukunan keluarga JawaTondano Indonesia (KKJI) Cabang Bolmong.
Ketua KKJI Bolmong Kamsiran Yusuf, S.Pdi, M.PDi mengatakan, apresiasi ini dikarenakan selama ini baru 2 presiden yang datang ke Bolmong, yakni Presiden Soeharto ketika meresmikan Bendung Kosinggolan pada tahun 1980-an dan Presiden Jokowi yang sesuai Jadwal akan meresmikan langsung Bendungan Lolak Jumat 23 Februari 2024 lusa.
“Tentu kedatangan Bapak Presiden Joko Widodo ke Bolmong patut diapresiasi, sebab ini menandakan bahwa Bolmong mendapat perhatian penuh dari pemerintah pusat, apalagi Bendungan Lolak masuk salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dari 45 Proyek Bendungan yang dicanangkan oleh Pemerintah pusat,” ujar Kamsiran yang juga merupakan pemerhati sosial dan kemasyarakatan itu.
Selain itu, Kamsiran juga memberikan apresiasi kepada presiden Joko Widodo, karena mampu membuat berbagai terobosan selama 10 tahun kepemimpinan, hingga membawa Indonesia lebih maju dan sejahtera.
Meski demikian kata dia, ada satu hal yang menjadi permintaan masyarakat yang perlu ia sampaikan, yakni soal jalur akses Dumoga ke Bendung Kosinggolan atau Jalan Pindol.
Pasalnya, menurut suami Anggota DPRD dari PPP Hariyanti Kiay Mastari itu, kondisi jalan Pindol saat ini sudah sangat memprihatinkan, sehingga dibutuhkan perhatian pemerintah sebab jalan tersebut merupakan akses tercepat masyarakat Dumoga Raya ke Ibukota Kabupaten Lolak.
“Sejak dibangun, jalan tersebut kurang mendapat perhatian pemerintah, sehingga lewat momentum kedatangan pak Presiden, kami harap ini bisa turut diperhatikan, sebab apalah arti bendungan hebat dengan anggaran triliunan kemudian aksesnya sulit dilewati,” terangnya.
Menurut Kamsiran, masyarakat yang melewati jalur Pindol saat ini hanya yang benar benar memiliki nyali. Pasalnya, selain akses jalan yang kecil, kondisi jalan sudah berlobang bahkan ada sebagian badan jalan yang sudah terbawa longsor.
Ditambah lagi kata dia, rerumputan yang ada di pinggiran jalan, sudah jarang sekali ada pemarasan, padahal seharusnya untuk pemeliharaan itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi sebab itu merupakan jalan nasional.
“Hal – hal inilah yang sebenarnya ingin kami sampaikan ke Pak Presiden langsung, namun karena padatnya jadwal Pak Presiden sehingga kami tidak diberi kesempatan untuk melakukan audiens,” tambahnya.
Ia berharap, aspirasi yang disampaikan masyarakat lewat KKJI ini bisa menjadi perhatian Presiden, untuk kemudian dapat ditindaklanjuti melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
“Besar harapan kami aspirasi ini bisa di perhatikan dan ditindaklanjuti, demi kepentingan seluruh masyarakat Dumoga Raya, karena kami juga bagian dari NKRI,” pungkasnya.
(Tio)
