BOLMONG,DETOTABUAN.COM – sejumlah Kepala Puskesmas (Kapus) di Kabupaten Bolaang Mongondow mengeluh. Pasalnya, dana operasional Puskesmas sebesar Rp 17 juta pertahun yang harusnya menjadi hak tiap Puskesmas, sejak tahun 2015 lalu diduga tidak lagi disalurkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bolmong.
Padahal, sebagaimana pengakuan beberapa Kapus yang berhasil dihubungi awak detotabuan.com, tiap tahun mereka memasukkan draft Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang menjadi dasar pengajuan anggaran.
“Harusnya dana operasional Puskesmas itu sekitar Rp 17 juta pertahun karena dananya untuk 17 Puksesmas se-Bolmong ada sekitar Rp 600 juta pertahun, namun sejak tahun 2015 lalu tidak lagi diterima Puskesmas, setelah kami konfirmasi ke Dinkes, alasannya dana itu sudah dikelola langsung pihak Dinkes, kan aneh?,” ujar Kapus tersebut, sembari meminta namanya tidak dipublikasikan.
Begitupun kata dia dengan dana studi banding (Stuban) tahun 2015 lalu, harusnya tiap Kapus menerima uang saku sebesar Rp 7 juta, namun dana tersebut tidak pernah diterima padahal, mereka sudah menandatangani tanda terima.
“Ini harus menjadi perhatian Bupati, kami menilai pihak Dinkes sudah sangat keterlaluan, bahkan, dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) masih juga dipotong 5 persen, kami juga bingung, dananya ke mana, “ ujar pria ini.
Yang paling membuat dia heran, adalah soal pengelolaan dana BOK, yang harusnya ditangani langsung bagian Pelayanan Kesehatan (Yankes), namun di Kabupaten Bolmong, justru yang mengelola, bagian perencanaan.
“Setahu kami untuk program BOK itu yang menangani bagian Yankes, namun yang terjadi di Bolmong justru bagian perencanaan yang mengelola, itu dibawah langsung Sekdinkes,” tutupnya.
Sayangnya, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Bolmong Drg Rudiawan, belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini, di hubungi via seluler ke nomor 081340268xxx, namun nomor yang bersangkutan tidak aktif. Meski demikian, upaya konfirmasi masih tetap diupayakan oleh awak detotabuan.com. (Tim)
