Detotabuan.com,BOLMUT – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menggelar Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang, Pemungutan, dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Sabtu, (23/11/2024).
Apel yang berlangsung di halaman Kantor Bawaslu Kabupaten Bolmut ini dihadiri oleh seluruh jajaran Bawaslu, pengawas di tingkat kecamatan, kelurahan, dan TPS, serta para stakeholder terkait dari Pemerintah Daerah.
Dalam kegiatan ini, hadir pula sejumlah tokoh penting, antara lain PJ Bupati Bolmut, Darwin Muksin, perwakilan dari Polres Bolmut, Kasat Pol PP, Perwakilan Kesbangpol, Kejaksaan Negeri Bolmut, serta anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolmut.
Plt Ketua Bawaslu Kabupaten Bolmut, Rizki Posangi dalam sambutannya mengingatkan seluruh jajaran pengawas untuk dapat menjalankan tugas dengan mengedepankan prinsip Pemilihan Kepala Daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).
“Seluruh pengawas di harapkan dapat memastikan Pilkada 2024 di Kabupaten Bolmut berjalan dengan aman, tertib, damai, dan berintegritas. Dan bebas dari hoaks, politisasi SARA, serta manipulasi uang dan kecurangan,” tegas Posangi.
Untuk diketahui masa tenang Pilkada ini,kata Posangi,merupakan bagian dari tahapan Pilkada serentak 2024 usai tahapan kampanye berakhir.
“Di mana masa tenang ini bertujuan agar pemilih dapat menentukan pilihan dengan objektif dan tanpa tekanan,”Pungkasnya
Sementara itu, PJ Bupati Bolmut Darwin Muksin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pilkada adalah momen penting bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin daerah yang akan membawa perubahan dan kemajuan.
“semua pihak untuk bekerja bersama menjaga integritas Pilkada dan memastikan prosesnya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat,”Ajaknya
Lebih lanjut Darwin mengatakan,Proses Pilkada harus berjalan tanpa adanya praktik-praktik yang merusak integritas dan kepercayaan masyarakat. Kita semua bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di setiap TPS serta mengantisipasi segala potensi pelanggaran hukum, hoaks, dan manipulasi yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu.
“Dalam pemilihan tahun ini pentingnya kerjasama antara seluruh stakeholder, termasuk Bawaslu, KPU, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah, dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif selama masa pemungutan suara dan penghitungan suara,”Tutup Darwin.
(Ipul)
