Detotabuan.com,BOLTARA – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) langsung tancap gas mengawali tahun 2026. Bertempat di Lantai III Kantor Bupati Boltara, Senin (5/1/2026), Pemkab menggelar Rapat Kerja Perdana 2026 yang dikemas dalam nuansa Spotlight Tahun Baru 2026.
Rapat kerja yang digagas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Boltara ini dibuka langsung oleh Bupati Boltara, Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Moh. Aditya Pontoh, S.IP, para asisten, staf ahli, pimpinan perangkat daerah, Direktur Utama RS Pratama, kepala puskesmas, serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Boltara.
Menambah bobot strategis kegiatan, dua narasumber nasional turut hadir sebagai pembicara utama, yakni Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendagri, Evan Nur Setya Hadi, S.STP., M.AP, serta Direktur Kinerja dan Penghargaan ASN BKN, Neny Rochany, S.Si.Apt., M.Si.
Rapat kerja ini mengusung tema “Penguatan Tatalaksana Organisasi, Efektivitas Struktur, Akuntabilitas Kinerja, dan Pencegahan Overlapping Tugas”. Tema tersebut sejalan dengan arah kebijakan Pemkab Boltara yang menempatkan tahun 2026 sebagai periode konsolidasi dan penataan birokrasi.
Dalam sambutannya, Bupati Sirajudin menegaskan bahwa RPJMD 2025–2029, yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 9 Tahun 2025, menjadi fondasi utama seluruh gerak pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Ia menekankan bahwa RPJMD bukan sekadar daftar program, melainkan sistem kerja terpadu yang harus dijalankan secara konsisten dan saling terhubung.
“RPJMD harus dipahami sebagai arah kerja bersama. Semua program dan kegiatan wajib sejalan dan saling menguatkan,” ujar Sirajudin.
Menurutnya, RKPD 2026 tidak diarahkan untuk memperbanyak program baru, melainkan fokus pada penataan dan penguatan program yang sudah ada.
Pemerintah daerah, kata dia, memprioritaskan peningkatan layanan dasar, penurunan angka kemiskinan, pengendalian pengangguran, serta percepatan reformasi birokrasi.
Bupati Sirajudin juga mengingatkan pentingnya pengelolaan APBD yang efisien, tepat sasaran, dan terukur.
Ia menegaskan, bahwa setiap rupiah anggaran harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat, disertai indikator kinerja yang jelas, serta bebas dari tumpang tindih tugas antarperangkat daerah.
“2026 adalah tahun penataan. Semua harus bergerak searah dan bertanggung jawab pada hasil, bukan hanya pada kegiatan,” tegasnya.
Lebih lanjut, bupati meminta seluruh perangkat daerah meninggalkan pola kerja lama dan mulai menyusun program berbasis data serta analisis yang terukur. Pendekatan tersebut dinilai penting agar anggaran benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Boltara.
Melalui Raker Perdana 2026 ini, Bupati Sirajudin berharap seluruh jajaran Pemkab Boltara memiliki kesamaan visi, pemahaman, dan langkah kerja, sehingga percepatan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan sepanjang tahun 2026.
(Ipul)
