PPI Minta Kabid PNFI-PO Terbuka Soal Anggaran Paskibraka Bolmut

oleh -135 Dilihat
oleh

BOLMUT,DETOTABUAN– Reaksi Purna Paskibraka Indonesia (PPI) terkait anggaran yang tidak transparan di Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Bolmut, mengenai honor Paskibraka terus digulirkan. Pasalnya honor anggota Paskibraka yang telah menjadi buah bibir, terkesan ditutupi pihak penanggung jawab

PPI pun menantang pihak Dikpora Bolmut, untuk buka-bukaan soal penganggaran yang tidak transparan.

Tantangan ini, disampaikan langsung, salah satu anggota PPI Bolmut, Evan Humokor, kepada awak media DETOTABUAN.COM, senin (29/8). Polemik yang terjadi saat ini soal tidak jelasnya honor anggota Paskibraka dan terkesan ditutupi pihak penanggung jawab. Dalam hal ini Dikpora Bolmut.

“Kami minta pihak penanggung jawab dalam hal ini Bidang PNFI – PO untuk buka bukaan soal anggaran Paskibraka tahun 2016,” Ujarnya.

“Sebagai purna kami hanya mengetahui anggaran yang disiapkan sebesar Rp 800 juta. Hanya saja tidak mengetahui secara rinci dananya mengalir kemana saja.” Ungkap Humokor.

“Informasi yang saya dapatkan, anggaran yang ada bukan hanya Rp800 juta, dari cerita  yang berkembang diluar anggarannya sekira Rp1,2 Miliyar,” Tambahnya.

“Jika sudah seperti ini, menandakan tidak jelasnya anggaran. Seharusnya pihak instansi yang bertanggung jawab, harus buka bukaan perihal kepastian anggarannya diperuntukkan kemana, ini malah ditutupi bahkan jumlah anggaran Rp800 juta yang kami ketahui tidak sama dengan informasi yang kami dapatkan diluar, berkisar Rp1,2 Miliyar,” Tegasnya..

Humokor pun menambahkan, Tour Wawasan Kebangsaan yang dilakukan pihak penanggung jawab bersama pasukan Paskibraka, dinilai tidak masuk akal, karena pada saat pemberangkatan banyak PNS di instansi terkait yang ikut mendamping yang jumlahnya sembilan orang, entah sumber dananya diambil dari mana.

“Yang menjadi pertanyaan kami, sumber dana para tenaga honorer dan PNS yang ikut mendampingi pasukan paskibraka dananya bersumber dari mana ? tidak mungkin para tenaga honorer dan PNS tersebut masuk dalam penganggaran, karena ini bukan studi banding,” Tukas Humokor. (Eky)

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

No More Posts Available.

No more pages to load.