Detotabuan.com,Bolmut-Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lemabang Suadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Anti Kejahatan (GERAK) Sulawesi Utara menyoroti,Pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) yang dilaksanakan oleh BUMN PT Brantas Abipraya
Menurutnya,Proyek bernilai ratusan miliar rupiah tersebut diduga telah berjalan tanpa memenuhi prinsip dasar transparansi di lapangan.
“pekerjaan fisik telah dimulai, ditandai dengan aktivitas penimbunan lahan. Namun, hingga saat ini belum terlihat papan proyek maupun direksi keet di lokasi pekerjaan,”Ujar Sahrul Pahat kepada media ini,Jumat (27/3/26)
Lebih lanjut,kata Sahrul, papan proyek dan direksi keet merupakan bagian dari pekerjaan persiapan yang telah memiliki alokasi anggaran tersendiri dalam kontrak.
“Ini bukan pekerjaan tambahan. Keduanya adalah komponen wajib dalam tahap persiapan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak segera direalisasikan di lapangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan ketiadaan papan proyek dan direksi keet bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut prinsip transparansi publik serta pengendalian teknis pekerjaan.
“Direksi keet berfungsi sebagai pusat koordinasi proyek, termasuk untuk pengawasan, penyimpanan dokumen teknis, gambar kerja, spesifikasi, hingga jadwal pelaksanaan,”Tegas pria pendek berbadan kekar.
Atas dasar itu, Sahrul, mendesak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor pelaksana, serta instansi terkait untuk segera melakukan pembenahan dan memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai aturan.
“Jangan uji kesabaran publik. Ini proyek ratusan miliar, bukan proyek kecil,Jika sejak awal sudah mengabaikan ketentuan, maka sangat wajar apabila muncul dugaan adanya potensi penyimpangan yang lebih besar,” Tandas Sahrul.
sementara itu,kepada pelaksana di lapangan, Renol Lakoro selaku pengawas pelaksana PT Brantas Abipraya,menyampaikan papan proyek masih dalam tahap desain.
“Sementara direksi keet untuk sementara memanfaatkan ruangan kosong di lingkungan RSUD sebagai pusat kegiatan,” Ujar Ronal
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Bolaang Mongondow Utara, Jusnan C. Mokoginta, MARS, mengaku pihak pemerintah daerah belum menerima informasi resmi terkait dimulainya pekerjaan tersebut.
“Kami belum mendapatkan informasi resmi dari pihak pelaksana. Pemerintah daerah masih menunggu pelaksanaan groundbreaking secara resmi. Sampai saat ini, pasca Lebaran pun belum ada komunikasi,” ungkapnya.
Ia,menambahkan,pemerintah daerah akan segera melakukan koordinasi dan meminta klarifikasi kepada pihak perusahaan apabila ditemukan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan. Mengingat proyek ini bersumber dari anggaran kementerian dan pelaksanaan teknis berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, pihaknya tetap menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan.
“Kami menghimbau agar pihak perusahaan pelaksana tetap taat terhadap regulasi yang berlaku,” Pungkasnya.
