Detotabuan.com,BOLSEL – Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) melakukan studi komparasi ke DPRD Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Kamis (22/1/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola internal lembaga legislatif, khususnya terkait mekanisme rotasi Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Rombongan Sekretariat DPRD Bolsel diterima langsung oleh Ketua DPRD Bone Bolango, Faisal Yunus, bersama jajaran sekretariat. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dan terbuka, dengan fokus pada pembahasan regulasi internal, tata tertib DPRD, serta praktik rotasi AKD yang telah diterapkan di Bone Bolango.
Faisal Yunus menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk pencarian referensi dan pembanding. Hal ini seiring dengan adanya rencana DPRD Bolsel untuk melaksanakan rotasi AKD dalam waktu dekat.
“Kunjungan ini dalam rangka studi komparasi, karena di DPRD Bolsel ada rencana pelaksanaan rotasi AKD. Mereka ingin melihat bagaimana mekanisme yang kami terapkan di Bone Bolango,” ujar Faisal usai menerima kunjungan.
Lebih lanjut, Faisal mengungkapkan bahwa DPRD Bone Bolango telah mengatur rotasi AKD secara jelas dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD. Rotasi dilakukan setiap dua tahun enam bulan atau dua setengah tahun masa jabatan anggota dewan.
Menurutnya, pengaturan tersebut dibuat untuk menjaga keseimbangan antara dinamika politik dan stabilitas kinerja alat kelengkapan dewan. Dengan rentang waktu yang cukup, setiap AKD memiliki kesempatan bekerja secara optimal sebelum dilakukan perubahan struktur.
“Rotasi AKD di Bone Bolango tidak dilakukan terlalu sering. Kami menetapkan dua setengah tahun agar kinerja tetap efektif dan tidak terganggu oleh perubahan struktur yang terlalu cepat,” jelasnya.
Faisal menambahkan, rotasi yang terlalu sering justru berpotensi menurunkan efektivitas kerja, karena anggota AKD membutuhkan waktu adaptasi terhadap tugas dan fungsi baru. Oleh sebab itu, kepastian regulasi melalui Tatib menjadi kunci utama dalam menjaga konsistensi tata kelola kelembagaan DPRD.
Praktik tersebut, kata Faisal, menjadi salah satu poin penting yang disampaikan kepada pihak Sekretariat DPRD Bolsel. Ia berharap pengalaman DPRD Bone Bolango dapat menjadi referensi positif dalam menyusun kebijakan rotasi AKD yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.
“Nah, itu yang saya sampaikan kepada pihak Sekretariat DPRD Bolsel. Silakan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di sana, yang penting tetap mengacu pada aturan,” tandasnya.
Studi komparasi ini diharapkan mampu memperkaya wawasan Sekretariat DPRD Bolsel dalam menyusun kebijakan internal yang lebih tertata, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga legislatif. Selain rotasi AKD, pertemuan juga menjadi ruang bertukar pengalaman terkait dukungan sekretariat terhadap fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.
(Infotorial)
