Detotabuan.com,BOLSEL – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali menorehkan prestasi di level nasional. Komitmen kuat dalam menjamin pelayanan kesehatan bagi warganya berbuah manis dengan diraihnya Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Madya dari Pemerintah Pusat.
Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Bolsel, Deddy Abdul Hamid, dalam agenda Deklarasi dan Pencanangan Universal Health Coverage (UHC) serta Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang digelar di Ballroom JI-EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).
Piagam penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, sebagai bentuk apresiasi atas keseriusan pemerintah daerah dalam memperluas dan menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat secara inklusif.
Wabup Deddy mengungkapkan, penghargaan tersebut diberikan karena capaian kepesertaan UHC di Kabupaten Bolsel telah berada pada level sangat tinggi, bahkan nyaris menyentuh angka 100 persen.
“Ini adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemkab Bolsel dalam memastikan masyarakat mendapatkan hak layanan kesehatan secara mudah dan merata,” ujar Deddy usai menerima penghargaan.
Menurutnya, sejak tahun 2021 Pemkab Bolsel telah menerapkan kebijakan berobat gratis menggunakan BPJS Kesehatan hanya dengan KTP melalui skema UHC. Kebijakan ini dinilai mampu memangkas hambatan administratif yang selama ini kerap menjadi kendala masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan.
Dengan skema tersebut, warga Bolsel dapat langsung memperoleh layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tanpa harus memikirkan biaya atau status kepesertaan aktif.
“UHC bukan sekadar program, tetapi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Meski demikian, Wabup Deddy mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. Salah satunya terkait tunggakan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari kelompok masyarakat mampu serta kepesertaan pekerja sektor informal yang belum sepenuhnya optimal.
Ia menekankan pentingnya peran pemberi kerja, baik di sektor formal maupun informal, untuk mendaftarkan seluruh pekerja beserta keluarganya sebagai peserta JKN-KIS.
“Pemerintah daerah harus memastikan seluruh pemberi kerja patuh mendaftarkan pekerjanya. Ini menjadi bagian penting dalam evaluasi dan perbaikan layanan ke depan,” jelasnya.
Wabup Deddy berharap, capaian ini tidak membuat Pemkab Bolsel berpuas diri, melainkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, sekaligus memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan. (Tio)
