Herson Minta Kemendes PDTT Berikan Perlindungan Bagi Pendamping Desa yang Bertugas di Lapangan

0
4039

BOLSEL,DETOTABUAN.COM – Komisi V DPR RI kembali melakukan Rapat Kerja (Raker) secara Virtual dengan beberapa Mitra kerja Komisi diantaranya KemenPUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa PDTT, Selasa (21/04/2020) kemarin.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI, Lazarus membahas sejumlah hal penting diantaranya terkait realisasi anggaran sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran 2020 dan re-alokasi anggaran tiga Kementerian tersebut dalam menghadapi pandemi Covid -19.,

Dalam kesempatannya, anggota Komisi V dari Fraksi PDIP Hi. Herson Mayulu, SIP memberikan apresiasi kepada Kemendes PDTT berkaitan dengan regulasi baru tentang penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa.

“Seminggu ini saya ada di desa bersama dengan petugas petugas baik pendamping desa maupun tenaga ahli, awalnya begitu banyak aturan yang tumpang tindih dan terjadi kebingungan. Nah, saya bersyukur Kemendes mengeluarkan aturan baru tentang penyaluran BLT,” ujar Kapoksi PDIP di Komisi V DPR RI itu.

Menurut H2M sapaan akrabnya, memang tumpang tindih data ini sudah biasa terjadi di negara ini, sehingga kemudian dibentuklah tim relawan, untuk melakukan pendataan agar penyaluran tepat sasaran.

Namun demikian, H2M mengingatkan Kemendes terkait beberapa hal, yang pertama agar konsisten dan tepat waktu dalam pengucuran dana desa, agar tidak menimbulkan persoalan baru di Daerah.

Selanjutnya, ia meminta Kemendes PDTT untuk memberikan perlindungan kepada para pendamping desa dan tenaga ahli yang bertugas di lapangan.

“Saya belum lihat upaya-upaya untuk menjaga mereka, mereka juga ini begitu mudah terpapar dengan virus covid. sehingga saya berharap kepada Kemendes bisa melajukan upaya-upaya melindungi pendamping pendamping desa dan tenaga ahli kita di lapangan,” ujarnya

Lebih jauh juga mantan Bupati Bolsel dua periode ini mengatakan, tentang dana 10 triliun lebih yang diperuntukan untuk beberapa program, harus dipisahkan berapa yang sudah tertata di APBN sebelum ada pergeseran dan berapa yang baru ditetapkan.

Dia mencontohkan, seperti program P3TGAI dari sebelumnya berjumlah 6 ribu titik lokasi, setelah pergeseran  bertambah 4 ribu titik lokasi.

“Oleh sebab itu Satker-Satker di Provinsi harus cepat, karena program terhitung April sudah harus jalan, sekarang sudah memasuki akhir April. Mereka harus segera turun ke bawah melakukan sosialisasi tentang program ini,” pintanya.

Meski demikian, anggota DPR RI dari Sulut itu, memberikan suport kepada dua kementerian tersebut, sembari berharap, program program yang dikucurkan kebawah ini, betul betul menyentuh langsung masyarakat.

(Tio)