SULUT,DETOTABUAN.COM – Anggota Komisi V DPR RI, Hi. Herson Mayulu, SIP menyampaikan sejumlah usulan ke Kemendes PDTT, saat Rapat Kerja (Raker) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Selasa (19/11) kemarin.
Yang pertama menyangkut penyaluran Dana Desa. Politisi PDIP ini mengatakan, sebaiknya penyaluran Dana Desa dilakukan hanya dalam 2 tahap.
“Soal penyaluran Dana Desa saya rasa kurang efektif dengan dilakukan tiga tahap, karena ini menyulitkan para kepala desa saja, lebih baik dilakukan seperti pada tahun 2016 yaitu dua tahap, tahap pertama 60 persen dan ditahap kedua 40 persen,” kata Herson.
Menurutnya, dua tahapan ini lebih efektif dan para Kepala Desa bisa lebih efisien dalam bekerja dan tidak terlalu disibukan dengan SPJ.
Selanjutnya, terkait pengendalian Dana Desa dengan menggunakan aplikasi Sipede dan Siskeudes.
“Dengan banyaknya aplikasi yang digunakan para kepala desa ini akan bingung apalagi dengan latar belakabg SDM yang pasti aplikasi diterapkan itu sangat membingungkan, lebih baik pakai satu aplikasi saja,” kata mantan Bupati Bolsel ini.
Tak hanya itu, mantan Bupati Bolsel 2 periode itu juga menyoroti tentang rekrutmen pendamping desa.
“Saat ini banyak tenaga pendamping desa yang tidak memiliki keahlian dibidang ini, malah ini sebenarnya pemborosan, maka dari itu saya minta pendamping desa itu sudah memiliki sertifikasi keahlian agar tidak hanya seperti mengirim data saja kerjaanya, dan ini tidak memberikan efek untuk kemajuan desa,” tegasnya.
Diketahui, rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V, Ridwan Bae turut dihadiri Menteri Desa PDTT, Wamendes serta seluruh jajaran Kemendes PDTT serta seluruh Jajaran Kemendes PDTT.
Beberapa hal penting lainnya yang dibahas dalam pertemuan tersebut diantaranya tentang penyampaian rencana strategis (Renstra) dan program kerja untuk lima tahun kedepan serta evaluasi pelaksanaan anggaran 2019, dan membahas program legislasi nasional.
Sekedar Informasi, sebelumnya Komisi V DPR RI juga telah menggelar rapat bersama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB).
(Tio)
