Detotabuan.com,MANADO — Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Deddy Abdul Hamid, hadir dalam Sarasehan Nasional yang digagas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Ruang C.J. Rantung, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Rabu, 19 November 2025.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, Wakil Gubernur Dr. Victor J. Mailangkay, SH, jajaran pimpinan MPR RI, unsur Forkopimda, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.
Sarasehan tersebut menjadi ruang diskusi mengenai obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan, sekaligus instrumen investasi publik yang dinilai potensial untuk mendukung visi Presiden dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Melalui skema ini, pemerintah daerah, investor, dan masyarakat dapat ikut berkolaborasi membiayai pembangunan jangka panjang.
Sulawesi Utara menjadi provinsi pertama dari tujuh daerah yang menjadi tuan rumah rangkaian Sarasehan Nasional ini. Selain diskusi panel, kegiatan turut dirangkaikan dengan pameran UMKM yang menampilkan produk lokal.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa Pemprov Sulut telah memasukkan sejumlah visi strategis ke dalam pembahasan obligasi nasional. Di antaranya pemberantasan KKN dan narkoba, peningkatan sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, serta peningkatan daya saing regional dan internasional.
Dari seluruh visi tersebut, Gubernur menekankan bahwa pembangunan perekonomian daerah menjadi prioritas utama. Menurutnya, penguatan ekonomi daerah akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui program pemberdayaan koperasi, UMKM, usaha mikro, dan pengembangan sarana pertanian.
Namun demikian, Gubernur juga menyebut adanya tantangan dalam penerbitan obligasi daerah, yaitu minimnya literasi dari berbagai pemangku kepentingan—baik pemerintah, legislatif, maupun masyarakat—terkait obligasi dan sukuk daerah.
“Pengelolaan obligasi daerah memerlukan pembentukan Debt Management Unit (DMU) sebagai unit khusus yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam manajemen utang,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan pendampingan, termasuk penyusunan regulasi, pembentukan DMU, serta pemberian insentif bagi pemerintah daerah yang berencana menerbitkan obligasi dan sukuk daerah.
Di akhir sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang berperan dalam penyelenggaraan Sarasehan Nasional ini, termasuk para kepala daerah yang turut hadir. (***/Tio)
