Detotabuan.com,Manado – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Deddy Abdul Hamid, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2027.
Kegiatan ini berlangsung di Gedung Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (9/4/2026).
Forum strategis tersebut dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Gubernur Sulawesi Utara, jajaran Forkopimda, serta para kepala daerah se-Sulut.
Dalam laporannya, Kepala Bappeda Sulut Elvira M. Katuuk mengungkapkan bahwa Musrenbang tahun ini melibatkan 375 pemangku kepentingan.
Tercatat sebanyak 695 usulan dari kabupaten/kota masuk dalam pembahasan, termasuk 78 usulan khusus terkait penanganan stunting.
Gubernur Sulawesi Utara dalam paparannya menekankan pentingnya memperkuat fondasi pembangunan daerah di tengah tantangan global.
Pemerintah provinsi menetapkan delapan misi utama, mulai dari pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan ketahanan pangan dan tata kelola pemerintahan.
“Tahun 2027 menjadi momentum percepatan transformasi Sulawesi Utara. Setiap kebijakan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Gubernur.
Ia juga menyoroti persoalan mandatory spending, di mana belanja pegawai saat ini mencapai 47,52 persen.
Selain itu, progres penataan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) menunjukkan perkembangan dengan tersedianya 63 blok seluas 6.300 hektare yang telah masuk dalam Surat Keputusan, dan kini menunggu penetapan lanjutan dari pemerintah pusat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Sulut disebut berada di angka 52,36 persen dan masuk dalam delapan besar nasional. Meski demikian, angka pengangguran sebesar 5,78 persen tetap menjadi perhatian, termasuk potensi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan aktivitas gunung berapi.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutannya menegaskan bahwa program pemerintah pusat yang dijalankan saat ini sudah mulai memberikan dampak bagi masyarakat dan menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan.
Ia juga memaparkan kondisi kapasitas fiskal daerah, termasuk besaran belanja pegawai di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri memberikan apresiasi kepada enam daerah, termasuk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, atas penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Di sisi lain, momentum Musrenbang ini dimanfaatkan Wakil Bupati Bolsel Deddy Abdul Hamid untuk menyampaikan langsung kebutuhan masyarakat di daerahnya.
Dalam diskusi bersama Menteri PKP, ia mengajukan permohonan pembangunan 300 unit rumah subsidi bagi warga Bolsel.
Tak hanya itu, Bolsel juga mendapat tambahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 500 unit pada tahun ini, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 100 unit.
Wabup Deddy menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bolsel untuk terus bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam menyelaraskan program pembangunan.
“Partisipasi ini penting agar program prioritas di Bolsel bisa sejalan dengan arah kebijakan pembangunan provinsi,” kata Deddy.
Musrenbang RKPD ini menjadi forum penting untuk merumuskan arah pembangunan yang komprehensif, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, hingga penguatan ekonomi daerah.
Diketahui, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga telah merealisasikan sekitar 8.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Selain itu, program rumah subsidi mendapat tambahan alokasi hingga 15.000 unit yang akan dibangun ke depan.
