Detotabuan.com, BOLTIM – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, melakukan audiensi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Horas Maurits Panjaitan, Kamis (29/1/2026).
Langkah ini mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Boltim untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan dengan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Berbagai isu krusial terkait tata kelola dan penguatan keuangan daerah, dibahas pada kesempatan audiensi yang berlangsung di kantor Kemendagri Jakarta.
Sejumlah agenda penting dibicarakan, mulai dari kebijakan fiskal daerah, mekanisme dukungan pemerintah pusat, hingga peningkatan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.
Kehadiran Bupati Oskar Manoppo pada kesempatan itu, turut didampingi Ketua DPRD Kabupaten Boltim, Samsudin Dama, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Boltim, Samsurizal Korompot.
Hal ini mencerminkan komitmen bersama antara unsur eksekutif dan legislatif dalam memperkuat sinergi kebijakan anggaran daerah.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Oskar Manoppo menjelaskan bahwa audiensi yang dilakukan adalah bagian dari langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Boltim untuk memastikan seluruh kebijakan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Ia menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses pengelolaan anggaran, terutama dalam mendukung pembangunan jangka panjang.
“Kami ingin memastikan pengelolaan keuangan daerah Boltim selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audiensi ini juga menjadi ruang konsultasi untuk memperkuat fiskal daerah ke depan,” ungkap Bupati.
Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menurutnya, menjadi kunci agar program pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Dikesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menyambut positif langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Boltim.
Menurutnya, koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah merupakan fondasi utama dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapasitas pengelolaan fiskal, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan anggaran, agar dapat mendorong kemandirian daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Boltim, Samsudin Dama, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah audiensi tersebut.
Dikatakannya, konsultasi dengan pemerintah pusat sangat penting agar kebijakan anggaran daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif, serta koordinasi dengan pemerintah pusat, menjadi faktor penting dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Boltim,” ujar Samsudin.
Dengan adanya komunikasi intensif dengan pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan berdaya saing serta mampu merumuskan kebijakan anggaran yang adaptif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (Alfrieda)
