Detotabuan.com, BOLTIM – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo mengingatkan agar penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2025, tidak dilakukan secara asal atau sekadar menyalin laporan sebelumnya.
Menurutnya, data yang tidak valid berisiko melahirkan kebijakan yang keliru dan tidak sesuai dengan kondisi riil daerah. Ia menekankan pentingnya keakuratan data dalam setiap indikator yang dilaporkan.
Hal ini menjadi hal yang disoroti Bupati, saat mengikuti workshop, dalam rangka mematangkan penyusunan LPPD tahun 2025, yang dilaksanakan di Kota Manado, Senin (26/1/2026).
Dalam workshop yang diikuti jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut,
Bupati Boltim, Oskar Manoppo juga menekankan bahwa LPPD tidak boleh dipandang sebagai rutinitas administratif semata. Menurutnya, dokumen tersebut merupakan cerminan nyata kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, sekaligus dasar penilaian objektif dari pemerintah pusat.
“LPPD adalah rapor kinerja kita. Dari sana terlihat apa yang sudah dicapai dan apa yang masih menjadi kelemahan,” ujar Bupati.
Selain soal data, tanggung jawab kolektif seluruh pimpinan OPD juga menjadi penekanan Bupati. Ia meminta agar proses penyusunan LPPD dikawal langsung oleh pimpinan perangkat daerah, sehingga laporan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kinerja dan tantangan masing-masing instansi.
Catatan dan temuan dari tahun sebelumnya menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, bukan sekadar formalitas laporan tahunan. Ia berharap evaluasi LPPD dimanfaatkan sebagai bahan refleksi untuk perbaikan pelayanan publik.
Workshop yang turut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Hendra Tangel dan sejumlah pimpinan OPD ini, diharapkan menjadi ruang diskusi aktif antarperangkat daerah untuk menyamakan pemahaman, berbagi pengalaman, serta menyelesaikan kendala teknis dalam penyusunan LPPD sesuai pedoman dan regulasi terbaru. (Alfrieda)
