BOLTIM,DETOTABUAN.COM – Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan, Senin (17/02/2020) tadi mendatangi Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).
Kedatangan mereka, guna meminta pemerintah menertibkan aktivitas Pertambangan KUD Nomontang yang berada di Desa Lanud Kecamatan Nuangan, karena dianggap sudah sangat meresahkan warga.
“Kedatangan kami kesini, untuk meminta Pemerintah, menertibkan aktivitas pengusaha tambang yang bernaung dibawah IUP KUD Namontang, yang berada di Desa Lanud, karena sudah sangat mencemaskan dan meresahkan warga,” ujar salah satu perwakilan masyarakat, Eno Komaling.
Pasalnya kata dia, dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan tersebut, sudah mulai dirasakan warga, apalagi dengan adanya penggunaan alat berat dan pengolahan yang sangat dekat dengan pemukiman warga.
“Jika hal ini terus dibiarkan, lantas siapa nantinya yang akan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan jika IUP KUD Nomantang sudah selesai,” tegasnya.
Senada disampaikan warga Lanud lainnya, Steven Mongkou. Menurutnya, aktivitas yang di lakukan oleh sejumlah pengusaha tambang tak hanya merusak lingkungan sekitar, bahkan sampai merusak sejumlah fasilitas umum seperti jalan.
“Mereka (pengusaha tambang.red) tidak memperdulikan pemukiman warga di sekitar, bahkan fasilitas jalan raya mulai rusak akibat aktivitas kendaraan dan alat berat yang terus beroperasi, belum lagi sejumlah Warga Negara Asing (WNA) yang dipekerjakan”, tuturnya.
Karena itu, ia mendesak Pemerintah, untuk segera turun lapangan dan menertibkan seluruh pengusaha tambang yang berlindung dibawah IUP KUD Nomontang, sebelum menimbulkan kerusakan limgkungan yang lebih parah lagi.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis DLH) Syukri Tawil mengatakan, pihaknya telah mencatat semua masukan yang disampaikan masyarakat terkait aktifitas pertambangan KUD Nomontang di Desa Lanud.
“Saya rasa persoalan ini harus diberikan perhatian penuh. Untuk itu, kami akan sampaikan ke Pimpinan, minimal Pak Sekda atau langsung ke Bupati,” pungkas Tawil.
(Hendri)
