BOLTIM, DETOTABUAN.COM – Kabupaten Boltim akan mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal penataan anggaran daerah.
Hal tersebut disampaikan Bupati Boltim Sehan Landjar kepada media. “Arahan Presiden Jokowi sejalan dengan komitmen pemerintah daerah sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat,” kata Bupati kala dihubungi wartawan, Rabu (25/10).
Bupati menambahkan, arahan presiden ini sudah dituangkan lewat komitmen pemerintah daerah bersama DPRD Boltim dalam hal pembahasan serta persetujuan anggaran APBD, setiap tahun lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan dalam perundang-undangan.
“Setiap tahun kami berupaya pembahasan anggaran lebih cepat dari jadwalnya. Dan, ini sudah dibuktikan lewat pembahasan APBD 2018 baru-baru ini,” kata Sehan. Menurut bupati, terlambatnya penetapan APBD dikhawatirkan bakal menghambat dampak ganda dana APBD bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Rencananya November ini lelang pekerjaan fisik kita genjot. Sehingga awal tahun 2018 proyek-proyek fisik sudah dikerjakan,” ujarnya. Pernyataan bupati ini dibenarkan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Boltim Oskar Manoppo. “APBD 2018 akhir September sudah dibahas.
Kini sementara dievaluasi ke Pemprov Sulut (Sulawesi Utara),” ujarnya dihubungi terpisah. Oskar mengatakan, asumsi APBD 2018 mencapai Rp545 miliar. Porsi anggaran itu lebih kurang 38% dialokasikan untuk belanja tidak langsung.
Sementara sisanya 62% diplot untuk berbagai program infrastruktur daerah. “Banyak porsi anggaran yang tidak tepat sasaran kami pangkas, mulai biaya perjalanan dinas, bimtek. Tahun depan dana desa kami proyeksikan naik jadi Rp99 miliar serta pos anggaran bantuan sosial porsinya naik jadi Rp16 miliar,” ucapnya. (*/Fhersa)
