BOLMONG,DETOTABUAN.COM–
Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sulawesi Utara (Sulut) terus dimaksimalkan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bolaang Mongondow (Bolmong) terus turun melakukan sosialisasi terkait keterlibatan masyarakat dan semua pihak untuk mengawasi jalannya pesta demokrasi tahun 2020 ini.
Buktinya, sejak 23 hingga 30 September 2020, Bawaslu Bolmong melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu di 15 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Bolmong. Itu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran semua stakeholder untuk ikut serta melibatkan diri dalam mengawasi bersama setiap tahapan Pilgub Sulut ini.
Menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, dalam setiap sosialisasi Bawaslu terus menghadirkan berbagai unsur masing-masing camat, kepala desa dan perangkat, tokoh agama, tokoh masyarakat, BPD, karang taruna, dan Tim Penggerak PKK di setiap Kecamatan. Bawaslu meyakini, dengan melibatkan semua unsur pengawasan Pemilu akan lebih maksimal.
Ketua Bawaslu Bolmong Pangkerego, SIP Koordinator Divisi (Koordiv) Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga (PHH), dalam setiap kesempatan sebagai narasumber mengatakan peran masyarakat dalam suksesnya Pilgub sangatalah penting.
Menurutnya, masyarakat merupakan barometer suksesnya Pilgub tahun ini, serta mempunyai kewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan Pilgub. “Berharap masyarakat bisa melibatkan diri secara maksimal dalam semua tahapan Pilgub, apalagi potensi pelanggaran ada dalam semua tahapan,” harap Pangkerego.
Pangekerego menambahkan, dalam Pilgub Sulut Tahun 2020 khusus Bolmong, ini jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang terangkum berjumlah 166.882 orang yang tersebar di 15 Kecamatan, 202 Desa/Kelurahan. Sedangkan Pengawas Pilgub terdiri dari 3 orang Anggota Bawaslu Bolmong, 45 Panwaslu Kecamatan, 202 Panwaslu Kelurahan/Desa.
Dengan demikian kata dia, jelas terlihat bahwa rasio jumlah pengawas dan wilayah kerjanya belum sebanding. Artinya bahwa tugas pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan dan proses Pilkada 2020 itu tidak mudah.
“Itu sebabnya, pengawasan Pilkada, tidak saja menjadi tugas Bawaslu, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa. Tetapi juga perlu adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat, dan semua pihak,” tutur Pangke.
Sementara itu Pimpinan Bawaslu Bolmong Jerry S. Mokoolang, SH, Koordiv Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HP3S) menjelaskan, Pilkada serentak ini aman, damai, dan partisipasi masyarakat tinggi dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada, itu artinya masyarakat sudah memahami bahwa Pemilihan Gubernur adalah bagian penting dalam pembangunan daerah untuk mencapai kemajuan.
“Sangat berharap kepada seluruh stakeholder untuk dapat berkolaborasi mensukseskan Pilgub tahun ini, namun dalam setiap aktivitas, tetap kita mengutamakan dan menjalankan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Disamping itu, jika ada temuan pelanggaran dilaporkan,” katanya.
Dirinya mengimbau supaya yang tak boleh terlibat langsung pada kampanye seperti ASN, Kepala Desa dan Perangkatnya, TNI-Polri untuk tetap menjaga netralitas. “Sebaiknya Bawaslu dan stakeholder bekerja sama menjaga stabilitas Pilkada Serentak sambil tetap mengedepankan integritas kerja masing-masing kita,” imbaunya.
Di sisi lain, Erni Y. Mokoginta, S.Pd mengatakan bahwa, tujuan Bawaslu terus melakukan Sosialisasi seperti ini, sebagai upaya untuk menyusun sebuah strategi dengan melibatkan unsur masyarakat sipil agar terlibat dalam melakukan pengawasan. “Karena Bawaslu menyadari betapa pentingnya masyarakat untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lain tentang pelanggaran-pelanggaran tersebut yang terjadi masyarakat,” katanya.
Dirinya masyarakat untuk sama-sama mensosialisasikan pentingnya melakukan Pengawasan lewat media sosial dan pengawasan langsung. “Bersama rakyat awasi Pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu. Salam awas,” tutupnya. (Ind)
