BOLMONG,DETOTABUAN.COM— Melihat peristiwa yang terjadi dalam jeda waktu yang berdekatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong akhirnya turun tangan dengan menetapkan status siaga darurat bencana di daerah.
Ini karena beberapa bencana di antaranya kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) hingga angin kencang terus mengintai wilayah Kabupaten Bolmong,.
Sejumlah kejadian yang didominasi Karhutla sudah terjadi di sejumlah titik perbukitan. Penanganan cepat pun dibutuhkan untuk kondisi ini.
Membahas masalah inu, rapat koordinasi terkait bencana kekeringan, Karhutla dan dampak angin kencang dipimpin Sekda Bolmong Tahlis Gallang, digelar Senin (2/8), di ruang Rapat Sekretaris Daerah Bolmong.
Selain pimpinan daerah dan instansi terkait Pemkab Bolmong, dalam rakor itu dihadirkan Dandim 1303 Bolmong, Kapolres Kotamobagu, Danramil, Kapolsek dan para camat di wilayah pesisir pantai utara Bolmong.
Menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bolmong Haris Dilapanga, intensnya kejadian Karhutla, menjadi pokok pembahasan dalam rakor dimaksud.
“Iya, selain bencana kekeringan yang mulai dirasakan warga pesisir Pantura, gagal panen dan terjangan angin kencang,” aku Dilapanga.
Dalam rakor tersebut, lanjutnya, disepakati bersama untuk menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Karhutla dan Angin kencang di wilayah Bolmong selama 45 hari ke depan.
“Terhitung mulai tanggal 2 September hingga 16 Oktober 2019 diikuti dengan aktivasi posko terpadu untuk pengendalian dan penanganan bencana sehingga setiap kejadian di wilayah langsung bisa direspon secara cepat, tepat dan terpadu,” katanya.
Sementara itu, Kepala Seksi Tanggap Darurat BPBD Bolmong Abdul Muin Paputungan menambahkan, meski Status Siaga Darurat Bencana menunggu surat keputusan (SK) yang akan ditandatangani Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow, penetapan tanggal status tidak menunggu. “Terhitung mulai hari ini,” kata Paputungan.
Untuk Posko Terpadu katanya, akan dibangun di tiga titik di antaranya di halaman Kantor BPBD Bolmong di Lolak, sedangkan dua sisanya merupakan unit pos lapangan di Kecamatan Bolaang dan Sang Tombolang.
“Dan untuk dampak kekeringan, BPBD Bolmong akan melakukan assessment wilayah mana saja yang mengalami krisis air bersih,” katanya. (Ind)
