Pelayanan Petugas BPJS Kotamobagu Disorot

0
423
Pelayanan Petugas BPJS Kotamobagu Disorot
Jusran Deby Mokolanod
KOTAMOBAGU,DETOTABUAN.COM – Kritikan pedas disampaikan anggota DPRD Kotamobagu Jusran Deby Mokolanud Sag MSi, atas kinerja Badan Penyelenggara Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Kotamobagu.
Mokolanod menyayangkan profesionalitas lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia itu, begitupun dengan oknum petugas yang ada didalamnya.
“Begitu banyak keluhan warga tentang pelayanan BPJS, Mulai dari lamanya pengurusan kartu, kerjasama dengan pihak Rumah sakit terutama tentang pengadaan obat-obatan tertentu yang sering tidak ada stok, ditambah petugas BPJS yg ditempatkan di rumah sakit terkadang tidak sepenuh hati bekerja dan melayani, harus diberikan kritikan,” kata Ketua PKB Kotamobagu itu, Lewat prees release yang diunggah di akun facebook pribadinya, Kamis (20/10) tadi.
Tak hanya itu, bahkan untuk kasus kecelakaan, ternyata ada pengecualian dalam pelayanan BPJS. Dimana, untuk kecelakaan Ganda itu bukan tanggungan BPJS, tapi tanggungan Jasa Raharja.
 “Yang sangat disayangkan, hal yang satu ini hampir tidak pernah disosialisasikan, bahkan selembar surat pemberitahuan di loket BPJS Rumah Sakit pun tidak ada. Sehingga jangan salahkan jika ada warga yang bingung ataupun tidak tahu terkait hal itu,” tulisnya.
Menariknya kata dia, saat dirinya (Dalam kapasitas anggota DPRD) mengunjungi Rumah Sakit untuk meminta Memorandum Of Understanding (MoU) pada oknum petugas BPJS, justru petugasnya pergi dengan alasan tidak jelas.
“Ini menunjukan sikap yang tidak profesional dan lari dari tanggungjawab, sehingga saya mendesak BPJS Harus mengevaluasi petugas itu..!!,” kesalnya.
Perlu diingat kata dia, bahwa dana BPJS itu sumbernya dari warga, termasuk warga kotamobagu sehingga sikap prefesionalitas petugas serta pelayanan maksimal harus didahulukan.
“Ingat, bahwa warga punya hak untuk mendapatkan informasi dan juga punya hak bertanya. Pantas saja DPR RI minta BPJS di audit. Sehingga saya pikir, proses audit itu tidak hanya dilakukan di Pusat namun hingga ke daerah, baik dari segi pendanaan maupun kinerja petugas yang ada didalamnya,” tegasnya.
(Tio)