ADVERTORIAL — Walikota Kotamobagu, Tatong Bara mengikuti pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Utara Tahun 2016 – 2021 dan Musyawarah Rancana Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Sulawesi Utara Tahun 2017.
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Sutanraja Kabupaten Minahasa Utara tersebut, digelar selama dua hari, yakni Musrenbang RPJMD Tahun 2016 – 2021 pada Senin (18/4), dan Musrenbang RKPD Tahun 2016, dilaksanakan pada Selasa (19/4) kemarin.
Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey, yang membuka pelaksanaan Musrenbang RPJMD tersebut, menyampaikan Cita–cita menuju Sulut Hebat dalam bentuk Visi untuk mewujudkan Sulut Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik serta berkepribadian dalam budaya, serta sembilan agenda porioritas Sulut Hebat, diantaranya meningkatkan keamanan dan ketertiban Sulut untuk melindungi segenap masyarakat, memastikan kenyamanan hidup dan Membangun Sulut sebagai Pusat penggerak perekonomian di kawasan Timur Indonesia, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor–sektor strategis ekonomi domestik.
Sementara, Usai mengikuti kegiatan tersebut Tatong menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulut, yang telah sukses melaksanakan dua kegiatan yang sangat penting dan strategis, khususnya bagi pelaksanaan pembangunan di wilayah Sulut.
“Kegiatan ini sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan di wilayah Sulawesi Utara, terutama dalam rangka sinkronisasi program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah di tingkat Kabupaten dan Kota di Sulut. Apalagi pada pelaksanaan Musrenbang RPJMD dan RKPD kali ini, langsung menghadirkan para Menteri sebagai Narasumber,” ujar Tatong.
Diketahui, pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2017 turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia, Luhut Pandjaitan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Prof. Dr. Mardiasmo, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sulawesi Utara serta para Bupati dan Walikota se–Provinsi Sulawesi Utara. (*)
