SEBUAH perahu lampu perlahan merapat ke pesisir pantai Bungin, Desa Motabang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Minggu (23/8/2020) sekitar pukul 18.30 Wita. Cahaya lampu dari kiri kanan perahu tersebut mengusir gelap yang mulai menyapu pesisir itu.
Seorang pria melompat dari dalam perahu, didorongnya perahu itu dengan bahu. Beberapa nelayan lainnya membantu mendorong. Butuh waktu hampir lima menit sebelum perahu itu kandas di pasir pantai.
Lokasi pantai Bungin tak jauh dari pusat Kota Lolak. Hanya menempuh jarak kurang lebih 2,5 Km. Di sana juga terdapat lokasi wisata alternatif warga Bolaang Mongondow Raya (BMR). Dari situ, tampak pula Pulau Molosing dan Pulau Tiga yang biasa dikunjungi wisatawan.
Seperti biasa, kedatangan pria itu disambut istri dan anaknya. Dialah pahlawan kehidupan mereka. Dia yang mengarungi samudera, tak peduli bahaya yang tak terduga di lautan, demi menafkahi anak istri.
Namun hari Minggu setelah hari kemerdekaan Indonesia tersebut, bukan hari kemenangan sang pahlawan. Melainkan kekalahannya setelah berjuang berjam – jam di lautan. “Tidak ada ikan hari ini,” kata pria itu pada istrinya. “Berarti harus ngutang lagi,” ucap sang istri lirih.
Pria itu bernama Sukur Ambaru. Sukur agaknya sudah terbiasa dengan nestapa di laut. Mimiknya tidak begitu sedih. Seolah itu kejadian biasa. “Takdir nelayan seperti ini,” ujarnya lirih kepada Detotabuan.
Sukur adalah potret kehidupan nelayan Indonesia masa kini. 75 tahun Indonesia merdeka, kehidupan nelayan tradisional tak banyak berubah. Mereka tetap miskin dan terpinggirkan. Hidup yang papah itu terjajah pula oleh rentenir.
Kehidupan nelayan di pesisir pantai, kemiskinan beranak pinak. Masa depan bagi anak – anak nelayan adalah menjadi nelayan. Yang berarti meneruskan derita orang tuanya.
Detotabuan mengunjungi rumah Sukur yang berada di tepi pantai Bungin Minggu malam itu. Rumah itu kecil, kira-kira berukuran lima kali enam meter. Detotabuan dijamu di ruang dapur yang sempit dan penuh botol – botol berisi bahan bakar. Lampu di dapur agak redup hingga Detotabuan musti memicingkan mata.
Pria 42 tahun itu mengaku sudah menggeluti profesi sebagai nelayan selama kurang lebih 20 tahun di perairan laut Pantai Utara (Pantura) Bolmong. Itu sejak ia memutuskan untuk menikah.
Meski pulang tanpa hasil, wajahnya terlihat biasa-biasa saja, tak menunjukan raut wajah kecewa. “Memang sudah seperti ini risiko mejadi seorang nelayan, kadang pulang bawa hasil, kadang kosong,” kata Sukur, yang hendak mengajak kami berdiskusi di dapur rumahnya.
Sukur memang tak sempat menyelesaikan sekolahnya di sekolah dasar. Berjuang menafkahi keluarga pun ia hanya mengandalkan profesinya sebagai nelayan. Tak ada keahlian lain selain menggantungkan kehidupannya di laut.
Setiap sore, ia bertolak ke laut, hingga pulang subuh. Hal itu dilakukannya secara rutin. Kecuali berhalangan sakit, atau cuaca ekstrim yang bisa membahayakan nyawa.
Sukur memiliki dua orang anak, laki-laki dan perempuan. Keduanya sudah menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah atas. Hanya saja, ia harus mengurungkan niatnya untuk menyekolahkan anak-anak hingga ke perguruan tinggi, karena ekonomi yang terbilang kurang mampu.
“Ya, mau gimana lagi, meski anak-anak ingin sekolah kalau mata pencaharian hanya sebatas ini, tentu tidak mampu. Biaya sekolah itu tidak sedikit,” katanya.
Untuk menafkahi keluarga saja kata Sukur kadang tak mencukupi. Penghasilannya juga tidak menetap. Kalau pun kelebihan, itu hanya untuk bertahan hidup selama dua hari.
“Kadang kalau tak dapat hasil tangkapan ikan, terpaksa harus pinjam uang untuk dapat makan, sisanya menjadi modal kembali melaut. Saat melaut dibutukan biaya oprasional untuk bekal dan bahan bakar, membutuhkan sekira Rp 100 ribuan,” tuturnya.
Kehidupan nelayan di pesisir pantai wilayah ia tinggal juga tak bisa lepas dari persoalan hutang piutang. Hampir rata-rata bergantung pada pinjaman ke tengkulak, sementara bunganya tinggi. Sering kesulitan, ketika pulang tanpa hasil, tapi sudah harus bayar tagihan hutang.
Menjalani hidup Sukur tak pernah menyalahkan siapapun, setidaknya kaluarganya masih boleh makan. Meski pada prinsipnya dijalani dengan prinsip gali lubang tutup lubang. Lebih lagi, perahu miliknya pun ternyata masih menyicil setiap bulan di bank.
“Mau tidak mau harus pinjam uang di bank untuk modal pembuatan perahu, kita cicil setiap bulan. Kalau tidak seperti itu, tentu tak mampu membuat perahu. Apalagi biaya untuk pembuatan perahu seperti ini mencapai puluhan juta rupiah,” ucap Sukur.
Kesulitan pun diterima saat menghadapi Pandemi Covid-19. Pendapatan menurun pesat. Daya beli sangat rendah, ikan yang dijual pun harganya sangat rendah. “Biasanya kita menjual ikan ukuran satu cool box styrofoam bisa capai Rp500 ribu, sekarang malah hanya Rp100 ribu,” bebernya.
Meski begitu, Sukur mengaku tetap terus bertahan menjadi seorang nelayan. Ini sudah menjadi profesinya yang tidak bisa ditinggalkan.
Firli anak Sukur punya cita – cita besar. Ia ingin menlanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Tapi ia sadar cita – cita itu sulit tergapai. “Orang tua saya susah. Mau makan saja sehari sudah syukur,” kata dia.
Dia mundur perlahan dari mimpinya. Sembari mulai belajar jadi nelayan. “Saya sering ikut ayah di laut,” ujar dia.
Malam semakin larut, merasa tak enak karena Sukur tampak kelelahan dan butuh istirahat, Detotabuan mengakhiri diskusi tersebut, dan pamit pulang.
Di sisi lain, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bolmong Iskandar menyebut, Kabupaten Bolmong tediri dari 15 Kecamatan, lima kecamatan diantaranya adalah wilayah pesisir pantai Pantura yang terdiri dari 72 desa.
Berdasarkan catatan mereka, di Bolmong ada sebanyak 9.221 nelayan murni. Ditambah dengan istri para nelayan yang menjual ikan di pasar, totalnya 13.612 orang. Itu kata dia yang tergolong nelayan murni.
“Yang dikatakan nelayan itu adalah mereka yang mata pencahariannya sumbernya semua dari laut. Kesibukannya memang hanya di laut, dan kehidupannya sepenuhnya bergantung di laut. Bukan mereka yang punya profesi lain, hobi memancing ikan kemudian disebut nelayan, itu tentu berbeda,” jelasnya.
Ia mengakui, sampai saat ini nasib nelayan tidak pernah berubah. Sangat jauh dari kata sejahtera. Apalagi, hampir seluruh nelayan terllit hutang pengambilan uang ke rentenir. “Mau tidak mau mereka harus pinjam ke tengkulak. Itu yang menjadi kendala nelayan sehingga sangat susah untuk maju,” tuturnya.
Kehidupan para nelayan yang mulai berkembang itu kata dia bisa dilihat ketika anak mereka sudah bisa menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Itupun bukan sepenuhnya karena hasil berprofesi sebagai nelayan, mereka menjual aset seperti tanah perkebunan dan lainnya untuk biaya mendaftar kuliah.
“Intinya, kalaupun kehidupan mereka berkembang itu bukan hasil dari nelayan. Pasti ada sesuatu yang mereka jual. Sampai saat ini juga bantuan untuk nelayan belum bisa dirasakan sepenuhnya, belum bisa memenuhi kebutuhan sebagai penunjang perkembangan kehidupan nelayan,” tuturnya.
Disamping itu, Ia berharap adanya pendataan kembali terhadap warga yang benar – benar termasuk kategori nelayan murni. Sehingga bisa diketahui, mana nelayan murni dan mana nelayan yang hanya sekedar hobi memancing ikan, atau punya berkelebihan uang kemudian membeli perahu, dan menambah pendapatan saja.
Ia menuturkan, perlu juga pengadaan rumah singga nelayan di setiap desa yang ada di wilayah pesisir pantai atau minimal setiap kecamatan. Sehingga melalui rumah singga itu nelayan kita terkontrol.
“Baik keberadaannya, keluhan, serta kebutuhan bisa ditampung di situ. Dengan begitu apabila ada bantuan dari pemerintah, bisa tepat sasaran dan sesuai kebutuhan nelayan,” katanya mengakhiri.
75 tahun sadah Indonesia merdeka, masih banyak kehidupan masyarakat yang belum sejahtera. Layaknya Sukur, terus tergerus ke dalam pusaran hutang piutang. Terjajah dengan pinjaman di bank, tagihan rentenir, bahkan pinjaman dari tetangga.
Hal itu menjadi lumrah demi kelangsungan hidup keluarga. Setidak-tidaknya Sukur adalah satu diantara banyak cerita di tengah kehidupan masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan. 75 tahun bukanlah waktu yang singkat. Sudah seharusnya kesejahteraan bisa dirasakan oleh masyarakat. (*)
Penulis: Indra S. S. Ketangrejo
