BOLMONG,DETOTABUAN.COM– Percepatan pembangunan Bandara Loloda Mokoagow dan hadirnya PT. Kawasan Industri Mongondow (KIMONG) di Kabupaten Bolmong terus didorong.
Apalagi PT. KIMONG saat ini sudah masuk dalam rencana awal (Ranwal) RPJMD Sulut 2021-2026 pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Steven Kandouw.
Hal itu dikatakan Kepala Badana Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut Jenny Karouw, usai melakukan pertemuan dengan Bappeda Bolmong bersama jajaran dan Anggota DPRD Sulut yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, Selasa (26/05/2021), di ruang rapat Kantor Bappeda di Lolak.
“Saat ini Pemprov sedang menyusun RPJMD. Dimana salah satu bab di RPJMD, Kabupaten Bolmong ditetapkan sebagai kawasan industri. Salah satunya adalah KIMONG,” ucap Jenny.
Penyusunan rencana pembangunan periode 2021-2026 ini kata Jenny, merupakan kedua kalinya pasangan OD-SK julukan Olly Dondokambey-Steven Kandouw.
“Kawasan industri di Bolmong ini menjadi salah satu program prioritas pemerintahan OD-SK. Ini tujuan kedatangan kami bersama Pansus untuk memastikan kesiapan tersebut. Termasuk mengecek soal tata ruang kawasan,” ujarnya.
Penyusunan RPJMD saat ini kata dia masih sementara berproses. Didalam dokumen perencanaan tersebut setidaknya KIMONG sudah masuk dan telah terakomodir. “Karena ini yang akan membangun adalah swasta, tentu kesiapan dana itu berasal dari investor,” bebernya.
Di sisi lain, Anggota DPRD Provinsi Sulut Vonny Paat yang juga sebagai ketua Pansus mengatakan, dalam penyusunan RPJMN, Pansus ingin memastikan kesiapan pemerintah daerah terkait masuknya investasi ke Bolmong.
Menurutnya, banyak hal yang harus diketahui Pansus untuk memastikan kesiapan kepada pemerintah daerah. Seperti kesiapan lahan yang tidak bermasalah dan tata ruang kawasan yang harus sinkron. “Yang dihindari itu adalah kalau lahan yang akan digunakan investor itu masih terjadi sengketa dengan masyarakat,” kata Vonny.
Ada dua program srategis yang masuk dalam RPJMD. Yakni kawasan industri dan pembagunnan Bandara Loloda Mooagow. “Apa yang dipaparkan Bappeda Bolong sangat baik dan menjanjikan. Tetapi harus diingat, bahwa tidak terjadi masalah dengan masyarakat. Seperti contoh lahan apakah ini milik pemerintah daerah atau masyarakat yang luasnya kurang lebih 1.500 hektar untuk KIMONG ini,” tegasnya.
Dia mencontohkan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang ada di Kota Bitung yang terhenti akibat masih ada komplain dari masyarakat terkait lahan.
DPRD dan Pemprov Sulut lanjut Jenny, sudah membuat nota kesepakatan soal rencana penyusunan awal RPJMD. “Sehingga, kami DPRD berharap hal ini akan berjalan mulus bukan hanya kepentingan masyarakat Bolmong akan tetapi demi kepentingan masyarakat Bolaang Mongondow Raya dan Sulut pada umumnya,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Bappeda Bolmong Taufik Mokoginta mengatakan, apa yang dikwatirkan Pansus merupakan bentuk tanggungjawab Pemkab Bolmong. Pemerintah daerah kata dia, sudah mengantisipasi sejak awal termasuk soal lahan. “Bicara soal lahan tidak ada masalah. Sebab lahan yang masuk dalam kawasan industri itu adalah milik pemerintah,” katanya.
Masuknya KIMONG dan proyek Bandara dalam RPJMD 2021-2026 Sulut, merupakan jawaban perhatian serius pemerintahan OD-SK. Dalam pemaparan di hadapan Pansus, Taufik menjelaskan soal posisi strategi Bolmong di Sulut.
Dengan memiliki luas 4.083,94 kilometer persegi, Bolmong memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat menjanjikan. Selain itu, memiliki infrastruktur strategis untuk menunjang masuknya investor. Seperti pelabuhan pengumpul Labuan Uki, Bandara, terminal Tipe A dan Bendungan berkapasitas jumbo.
“Untuk potensi SDA yang dimiliki Bolmong diantaranya potensi pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan potensi energi baru terbarukan,” tutup Mokoginta.
Sekadar diketahui, investor yang sudah masuk ke Bolmong yakni pabrik recycling plastic atau daur ulang plastik dengan kebutuhan lahan kurang lebih 700 hektar dengan kebutuhan tenaga kerja di atas 30.000. (Ind)
