Detotabuan.com,SULUT – Pemerintah daerah terus mencari cara untuk menggairahkan perekonomian, termasuk dari sektor otomotif. Kali ini, dorongan itu datang langsung dari Yulius Selvanus yang menggelar pertemuan bersama para dealer kendaraan bermotor di wilayah Sulawesi Utara.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulut pada Selasa (24/02/2026) itu membahas kebijakan keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pertama sebesar 25 persen. Kebijakan ini akan dijalankan melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai bagian dari strategi stimulus ekonomi daerah.
Dalam forum tersebut, gubernur menegaskan bahwa sektor otomotif memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas ekonomi masyarakat. Kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, dinilai menjadi sarana vital dalam mendukung kegiatan usaha, distribusi barang, hingga aktivitas produktif masyarakat sehari-hari.
Dengan adanya potongan BBN-KB pertama, pemerintah berharap masyarakat lebih terdorong untuk membeli kendaraan baru. Dampaknya, tidak hanya meningkatkan penjualan di tingkat dealer, tetapi juga menggerakkan sektor lain seperti pembiayaan, jasa servis, distribusi suku cadang, hingga perdagangan umum.
“Melalui kebijakan keringanan ini, pemerintah berharap dapat memberikan stimulus bagi masyarakat untuk melakukan pembelian kendaraan baru. Selain membantu meningkatkan penjualan di sektor otomotif, kebijakan ini juga diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat serta menggerakkan roda perekonomian daerah,” ujar gubernur.
Ia juga menyinggung rencana pembukaan izin pertambangan rakyat ke depan yang dinilai berpotensi menambah aktivitas ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan usaha di sektor tersebut, kebutuhan kendaraan operasional diperkirakan ikut meningkat, sehingga kebijakan ini diharapkan menjadi momentum pendukung.
Para pelaku usaha otomotif yang hadir menyambut kebijakan tersebut dengan optimisme. Mereka menilai langkah pemerintah daerah sebagai sinyal positif bagi dunia usaha, khususnya di tengah upaya pemulihan ekonomi dan penguatan daya beli masyarakat.
Sejumlah perwakilan dealer menyatakan bahwa potongan BBN-KB sebesar 25 persen berpotensi meningkatkan minat beli konsumen, terutama pembeli kendaraan pertama. Insentif ini dinilai mampu mengurangi beban awal pembelian yang selama ini menjadi pertimbangan utama calon konsumen.
Tak hanya itu, para dealer juga menyatakan komitmennya untuk mendukung program pemerintah melalui sosialisasi aktif kepada masyarakat. Mereka berencana memberikan informasi secara luas agar masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan tersebut secara maksimal.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah berharap, selain mendorong transaksi kendaraan baru, kebijakan tersebut juga berkontribusi pada peningkatan penerimaan daerah secara berkelanjutan melalui pajak kendaraan bermotor.
Lebih jauh, kebijakan ini diharapkan menjadi momentum penting bagi penguatan sektor perdagangan otomotif di daerah. Jika berjalan optimal, dampaknya tidak hanya terasa pada industri kendaraan, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi regional secara lebih luas.
Dengan langkah ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kebijakan yang mendorong aktivitas ekonomi sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan produktif. (HK)
