KOTAMOBAGU, DETOTABUAN.COM – Kegiatan Validasi dan Verifikasi Data Personil, Prasarana, Penganggaran dan Dokumen (P3D) SMA/SMK se-Sulut, resmi ditutup oleh Wakil Gubernur, Steven Kandouw yang didampingi Walikota Kotamobagu, Tatong Bara, Rabu (23/03) di Hotel Sutan Raja.
”Saya mengingatkan bagi penyelenggara UN 2016 nanti, agar di dilaksanakan dengan jujur dan berintegritas, tidak ada rekayasa dan manipulasi,“ ujar Steven mengingatkan dalam sambutannya.
Diketahui, Steven sebelumnya didampingi Tatong, melakukan kunjungan untuk melihat secara langsung sejumlah sarana dan prasarana penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), di Sekolah Menengah Kejuruan dan Teknologi Informatika (SMKTI) Cokroaminoto dan SMA Negeri 4 Kotamobagu.
Tatong sendiri, saat dimintai tanggapannya terkait penyerahan kewenangan SMA dan SMK ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, yang merujuk pada amanat Undang-Undang (UU) nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dimana dalam UU tersebut tercantum soal pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, salah satunya mengenai pembagian urusan Pemerintah bidang Pendidikan, mengaku tak ada masalah.
Dijelaskan Tatong, dari sisi pembiayaan Sekolah, Daerah patut bersyukur. Karena intervensi anggaran dari Kabupaten/Kota, sudah menjadi tanggung jawab Pemprov.
“Hanya saja yang menjadi problem dan harus diantisipasi adalah kewenangan dan problematika Sekolah yang ada di kabupaten/kota, yang kewenangannya nanti ada di tangan Pemprov,“ ujar Wali Kota Tatong Bara.
Oleh sebab itu menurut Tatong, mekanisme koordinasi harus dirapatkan antara Pemprov dan Kabupaten/Kota, dalam hal penanganan masalah yang mungkin akan muncul di kemudian hari.
“Kalau koordinasi antara Pemprov dan Kabupaten/Kota dilakukan secara maksimal dan berjenjang, pasti setiap masalah bisa kita proteksi sejak dini,” pungkas Tatong. (*)
