Detotabuan.com,SULUT – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menetapkan arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2026 dengan fokus pada pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi, serta dorongan pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif. Kebijakan tersebut disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) bersama sejumlah tim strategis daerah di kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, Senin (23/2/2026).
Pertemuan yang dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara ini menjadi forum konsolidasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ekonomi global sekaligus menjaga stabilitas harga di daerah.
Ekonomi Tumbuh, Inflasi Tetap Diawasi
Dalam paparannya, gubernur mengungkapkan kinerja ekonomi daerah sepanjang 2025 tergolong solid. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara mencapai 5,66 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Capaian tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi yang tetap bergairah di tengah tekanan global.
Meski begitu, pengendalian inflasi masih menjadi agenda prioritas. Hingga Desember 2025, inflasi tahunan tercatat 1,23 persen. Angka tersebut relatif terkendali, namun pemerintah daerah tidak ingin lengah.
Gubernur mengidentifikasi sepuluh komoditas utama penyumbang inflasi, dengan beras sebagai kontributor terbesar, diikuti sektor pendidikan tinggi. Karena itu, langkah pengendalian diarahkan pada penguatan ketahanan pangan dan stabilisasi harga.
Strategi yang disiapkan meliputi peningkatan produktivitas padi melalui teknologi dan mekanisasi, optimalisasi peran BUMD pangan sebagai offtaker sekaligus stabilisator harga, hingga pelaksanaan gerakan pangan murah dan operasi pasar secara terukur. Selain itu, pemanfaatan belanja tidak terduga akan difokuskan untuk merespons gejolak harga secara cepat.
Empat Pilar Transformasi Ekonomi
Tak hanya fokus pada stabilitas harga, pemerintah provinsi juga menyiapkan transformasi ekonomi jangka menengah melalui empat pilar utama.
Pertama, percepatan transformasi digital. Pemerintah daerah akan memperluas digitalisasi pendapatan dan belanja, integrasi sistem pembayaran publik, penguatan QRIS untuk UMKM dan sektor pariwisata, serta digitalisasi distribusi pangan.
Kedua, percepatan pertumbuhan ekonomi melalui realisasi anggaran yang lebih agresif, percepatan investasi baik dari dalam maupun luar negeri, serta hilirisasi industri manufaktur untuk menciptakan lapangan kerja baru.
Ketiga, penguatan akses keuangan inklusif. Pemerintah menargetkan perluasan pembiayaan bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, dan kelompok rentan, disertai peningkatan literasi keuangan digital.
Keempat, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sektor industri halal akan didorong terintegrasi dengan pariwisata dan pertanian sebagai sektor unggulan daerah.
Kolaborasi Jadi Kunci
Dalam arahannya, gubernur menegaskan keberhasilan strategi tersebut bergantung pada sinergi berbagai pihak. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan regulator, sektor perbankan, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat.
Kolaborasi dengan lembaga keuangan dan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan juga dinilai penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperluas akses pembiayaan produktif.
“Kita harus bergerak bersama secara terukur dan fokus agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” tegas gubernur.
Melalui koordinasi kebijakan moneter dan fiskal di tingkat daerah, pemerintah provinsi optimistis mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan sepanjang 2026. (HK)
