SULUT,DETOTABUAN.COM – Gubernur Olly Dondokambey didampingi Sekdaprov. Sulawesi Utara (Sulut) Edwin Silangen memimpin Sidang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Provinsi Sulut, di Ruang Jepara Cempaka, Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Kamis (8/7/2021).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulut, dihadiri oleh Kakanwil Bea Cukai Sulut, Bupati Minahasa Utara, Kaban Bappeda, dan Kadis PMPTSP Provinsi Sulut.
Perwakilan PT. Membangun Sulut Hebat (MSH) memaparkan tentang Strategi Pengolahan Lahan di KEK Bitung, dan 19 perusahan dalam area KEK Bitung, yang bergerak dalam bidang usaha logistik, perikanan, perkebunan dan energi.
Selanjutnya Perwakilan PT. Minahasa Permai Resort Development (MPRD) memaparkan perkembangan Pulisan Bay, KEK Likupang yang mengacu pada konsep “Smart and Sustainable Tourism” mengangkat tentang alam dan kebudayaan Sulut.
Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Enoh Suharto Pranoto menyampaikan beberapa hal terkait hasil evaluasi pembangunan KEK di Sulut yang pertama Perlu meningkatkan kinerja manajemen badan usaha di KEK Bitung dalam rangka menghadirkan investasi. Kedua, Perlunya meningkatkan manajemen operasional KEK Likupang sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan baik.
“Dewan Nasional merekomendasikan kepada Dewan Kawasan untuk ditingkatkan manajemen operasionalnya sehingga betul-betul rencana aksi itu bisa dilaksanakan sesuai dengan target,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Olly Dondokambey dalam arahannya menyampaikan, kondisi pembangunan KEK Likupang sudah hampir 70% selesai.
“Mudah-mudahan akhir tahun ini tuntas semua, sehingga investor akan lebih gampang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membangun KEK yang ada di KEK Likupang,” ungkapnya.
Gubernur menambahkan Pemprov Sulut dan Pemkab Minut saat ini sedang gencar mempromosikan KEK Likupang dengan mengadakan beberapa kegiatan. Namun, dengan kondisi pandemi ini, mengakibatkan banyak hal yang terhambat menyangkut pariwisata.
“Tapi kita tetap optimis menjalankan sesuai protokol kesehatan, sehingga masyarakat dan para investor tetap mengenal di Sulut khususnya di Minahasa Utara, ada suatu kawasan ekonomi khusus untuk pariwisata,” sambungnya.
Selanjutnya untuk KEK Bitung, Gubernur mengungkapkan kendala yang dihadapi adalah menyangkut regulasi yang ada di pemerintah pusat.
“Akan lebih mempercepat kalau Pak ketua Dewan Nasional KEK dapat memberikan masukan kepada Menko Perekonomian, sehingga regulasi-regulasi bisa lebih mempermudah pembangunannya,” tutur Gubernur.
“KEK Bitung ini menyangkut perhubungan dan perijinan yang ada di DKP dan Kementerian Perdagangan
Tiga hal ini yang kami mohon supaya secepatnya, sehingga KEK Bitung ini bisa berjalan dengan baik. Karena para partner strategis sebentar lagi, walaupun dalam kondisi covid, mereka sudah berkunjung ke Sulut, tinggal kita lakukan “beauty contest” sehingga kegiatan KEK Bitung ini bisa berjalan dengan baik,” lanjutnya.
Kepada para Direktur PT. MSH dan PT. MPRD, Gubernur mengimbau untuk dapat berkoordinasi terus dengan pemerintah setempat (Walikota Bitung dan Bupati Minut). Supaya kendala-kendala yang dihadapi dapat segera teratasi dengan baik.
“Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini menjadi tolak ukur untuk mempercepat KEK yang ada di Sulut ini bisa berjalan baik,” tandasnya.
Turut hadir secara virtual Para pejabat vertikal di Provinsi Sulut (Kanwil Bea Cukai, Kanwil Kehakiman dan Imigrasi, Kanwil Pajak), Direktur PT. MSH, Pimpinan MPRD, Asisten I dan II Provinsi Sulut, serta Pejabat Eselon II terkait di lingkup Pemprov Sulut.
