Persoalan kegagalan PLN ini bukanlah soal sederhana, tetapi kegagalan negara untuk memenuhi kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Listrik adalah kebutuhan esensial bagi masyarakat modern. Meminta masyarakat bertoleransi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dengan kondisi darurat listrik adalah perilaku memalukan dan kebablasan dari para pejabat yang berwenang.
Perencanaan penyediaan pembangkit serta jaringan transmisi dan distribusinya bukanlah ilmu yang sesulit meluncurkan roket ke luar angkasa. Peramalan permintaan energi listrik jangka panjang, menengah dan pendek adalah ilmu yang sudah berumur puluhan tahun dan terkait erat dengan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi, perkembangan demografi dan penggunaan ruang.
Pendugaan pola beban juga tak serumit meramalkan harga saham, sehingga menduga total kebutuhan energi dan daya puncak yang harus disediakan juga bukanlah soal yang luar biasa sulit. Lalu mengapa krisis listrik terus terjadi? Kefasihan mencari alasan yang menjadi bakat alam para pemimpin negeri ini menyediakan berbagai jawaban instan.
Mulai dari kesalahan pejabat masa lalu, harga jual listrik yang lebih murah dari harga produksinya oleh PLN atau pembeliannya dari IPP, subsidi listrik yang tak memadai, tidak koperatifnya pemerintah daerah, tidak koperatifnya masyarakat di sekitar wilayah yang akan dijadikan lokasi pembangunan pusat pembangkit, melunjaknya para pemilik lahan yang akan digunakan sebagai jalur transmisi atau distribusi, dan…entah apa lagi.
Jarang-jarang disebut adalah korupsi yang terjadi di berbagai level pejabat PLN, baik di pusat maupun di daerah. Lebih jarang lagi disebut adalah ketidak kompetenan para pejabat PLN. Hidup di negeri di mana korupsi, kolusi dan nepotisme masih merajalela dan para pejabat tak punya rasa malu dan bersalah jika gagal menjalankan tugas dan tanggung-jawabnya, memang seperti hidup dalam zaman kegelapan.
Itulah yang dirasakan oleh sebagian besar penduduk di daerah dimana saya tinggal.
Padamnya listrik ini bagaikan metafora yang menggambarkan gelapnya hati para pemimpin negeri dan suramnya masa depan rakyat.
Sebagian rumah dan gedung yang sanggup membeli generator dan membayar BBM-nya masih bisa menikmati energi listrik dan beraktivitas normal, sedangkan yang lain harus berpuas diri dengan cahaya lilin, teplok atau lampu senter; itu adalah metafor bahwa cahaya dan harapan selalu tersedia bagi segelintir mereka yang berpunya, sedangkan kegelapan dan ketakberdayaan itu adalah takdir bagi sang miskin.
Belakangan inipun janji demi janji mulai di tabur demi menyelamatkan nama Perusahan Listrik Negara yang kini di bully dengan menjadi nama Perusahan Lilin Negara. Dua pekan sebelum Natal, Pjs Gubernur Sulawesi Utara menjanjikan pembangkit Listrik mengapung asal Turki yang di pesan sewa Presiden RI Jokowi yang tentunya memakai uang rakyat.
Kapal Pembangkit Listrik Tenaga Gas/PLTG terapung, Kapal Marine Vessel Power Plant (MVPP) Karadeniz Powership Zeynep Sultan namanya. Yang menurut Kepala Divisi Supply Chain Management PLN Septa Hamid menuturkan, biaya sewa pembangkit terapung itu sebesar Rp 870 rupiah per Kilo Watt Hour (KWH) dalam satu tahun.
Namun ternyata bagi masyarakat Kotamobagu tidak merasakan dampak dari penyewaan kapal Bongsor yang terparkir di Pelabuhan Amurang Minahasa Selatan tersebut.
Padahal, sebelumnya dalam akun Facebook Pj Gubernur Sulut, DR Soni Sumarsono, dia mengatakan ”Kapal pembangkit listrik (MVPP) malam ini sudah merapat di Amurang. Artinya 2 hari ke depan hingga 5 tahun mendatang Sulut sudah aman dan tidak lagi ada pemadaman listrik”.
Hahahah…Sungguh peryataan yang sangat memalukan. Sehari setelah membuat pernyataan lewat akun Facebook, hal yang dijanjikan segera terpatahkan. Kotamobagu pun Gelap Gulita. Dan tidak hanya Kotamobagu, sebagian wilayah Bolaang Mongondow Raya seakan tidak memiliki listrik karena terjadi pemadaman yang panjang.
Seperti janji manis saja, masyarakat disugukan dengan gombalan bak merayu kekasih yang diinginkan. Padahal realialitanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan.
Entah siapa yang salah. Pejabat PLN, Pemerintah, ataukah masyarakat ? huff….sulit dijabarkan. Namun inilah fakta yang terjadi saat ini. Masyarakat di berikan kado janji yang ternyata isinya kosong. Hanya merupakan kentut bau yang membuat rakyat tutup hidung.
Jangankan 5 Tahun. Baru 2 hari saja pemerintah sudah ingkar janji. Bagaimana untuk 5 Tahun kedepan? Alasan-alasan menarik bau kentut apalagi yang akan di sugukan bagi rakyat Sulawesi Utara?
Penulis : Octav Singal
