BOLTIM,DETOTABUAN.COM-Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), kembali meraih Opini Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Utara, Senin (15/5/2023).
Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto, S.Sos.,M.Si menyampaikan ini adalah kali pertama Boltim mendapat WTP murni tanpa paragraf penjelas.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022 di hadiri langsung pimpinan BPK-RI Dr. Pius Lustrilanang, SIP.,M.Si,CSFA,CFrA, yang diserahkan langsung Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Arief Fadillah, SE, MM, CSFA dan diterima langsung Bupati Boltim didampingi Ketua DPRD Boltim Fuad Landjar, SH.
Diketahui WTP yang diterima adalah yang ketiga kali berturut-turut dalam kepemimpinan Bupati Sam Sachrul Mamonto, S.Sos.,M.Si.
Bupati menyampaikan sangat bangga atas capaian serta memberi apresiasi kepada semua pihak yang berjuang agar Boltim kembali meraih predikat WTP.
“Ini adalah murni perjuangan Sekda, Asisten dan semua SKPD serta semua pihak. Jadi WTP ke-10 ini saya persembahkan untuk mereka, dan ini reward dari saya langsung,”ujar Bupati.
Lebih lanjut, Sachrul menyampaikan terima kasih kepada BPKP yang telah melakukan asistensi, dan BPK yang telah memberikan masukan selama pemeriksaan.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada BPKP yang sudah memberikan asistensi, atensi dan pendampingan, juga kepada BPK atas perhatian saat pemeriksaan,” ujar Bupati.
WTP ke-10 ini dinilai Bupati sebagai bukti kemampuan perangkat daerah di Boltim sangat baik dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan.
“Saya menilai bahwa secara kemampuan dan skil, ASN Boltim sangat mampu,” jelas Bupati.
“Dengan diraihnya WTP ke-10, mudah-mudahan Boltim akan mendapat insentif dari pemerintah pusat,” ujar Bupati.
Ditempat yang sama Sekda Dr. Sonny Warokka dan Kepala DPPKAD Wiwik Kurnia, SE menyampaikan apa yang diraih ini akan lebih memperbaiki kinerja agar kedepan perolehan yang sama bisa didapat.
“Ini akan memberi motivasi agar apa yang diraih saat ini akan diraih juga pada tahun depan,” ujar Wiwik.
Hal senada disampaikan Kepala Inspektorat Daerah Hardiman Pasambuna, SH bahwa apa yang diraih adalah buah kerjasama dari seluruh SKPD yang kooperatif dalam penyampaian dokumen.
“Dalam pemeriksaan BPK baik pada saat pra audit maupun audit rinci dimana dokumen pengelolaan keuangan yang disampaikan oleh Pemkab dalam tata pengelolaan Daerah sangat kooperatif, khususnya dalam menyampaikan dokumen yang diminta oleh tim BPK-RI,” jelas Pasambuna.
(Ida)
