BOLMUT,DETOTABUAN.COM – Sebelumnya jabatan Sangadi (Kepala desa, red) mungkin hanya dipandang sebelah mata dan kurang menantang oleh sebagian masyarakat.
Namun dengan seiring berjalannya waktu, posisi sangadi nampaknya telah menjadi rebutan oleh berbagai elemen masyarakat dengan latar belakang berbeda-beda.
Salah satunya adalah kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bursa pesta demokrasi enam tahun sekali ini.04/07/2021
Meski begitu keterlibatan abdi negara pada pemilihan sangadi nantinya tidak serta merta terbilang gampang. Pasalnya, ASN yang akan mencalonkan diri sebagai Sangadi harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Bupati.
Bupati Bolmut, Depri Pontoh mengatakan, dirinya sudah melihat ada PNS di lingkup Pemkab Bolmut yang ancang-ancang akan mencalonkan diri pada hajatan Pilsang serentak.
“Itu bagus. Tapi saya belum memberikan jawaban, akan saya pikirkan lagi, PNS yang Penjabat atau yang baru akan mencalonkan diri, kuncinya semua ada di tangan saya.
Kalau diijinkan, silahkan. Tapi kalau tidak, jangan,” tegasnya.
Pontoh telah mengeluarkan sinyal kuat akan larangan ASN ikut meramaikan pemilihan sangadi.
“Didalam hati saya, kasihlah kasempatan kepada masyarakat yang ada di desa supaya meraka bisa berkarir untuk desa,” ujarnya.
Menurut Pontoh, harusnya PNS memberikan kesempatan kepada masyarakat.
“Penjabat yang sekarang menjalankan tugas di desa sebagai penjabat sangadi saat ini, itu tugas yang saya beri untuk menunggu terpilihnya kepala desa definitif, bukan di perjalanan datang meminta jadi Sangadi,” pungkasnya.
Sekedar informasi, terdapat 72 desa yang akan menggelar pimilihan sangadi secara serentak pada tahun 2021, dari total 107 desa yang tersebar di enam Kecamatan se-Kabupaten Bolmut.
(Min)
