Detotabuan.com, MANADO-Suasana yang penuh khidmat menyertai pelantikan pengurus baru Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Provinsi Sulawesi Utara yang berlangsung di Hotel Swisbell, Minggu (16/11/2025).
Dimana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara hadir memberikan dukungan sekaligus menegaskan komitmen menjaga kerukunan dan toleransi di daerah.
Staf Khusus Gubernur Bidang Perikanan dan Kelautan, Reza Sofian, SH, mewakili Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Stevanus, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya agenda keagamaan tersebut.
Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa Sulawesi Utara dikenal sebagai laboratorium kerukunan dan menjadi salah satu provinsi dengan indeks toleransi tertinggi di Indonesia.
Capaian tersebut, kata dia, tidak terlepas dari kontribusi seluruh umat beragama, termasuk umat Buddha melalui peran aktif Walubi.
“Walubi telah menjadi mitra strategis dalam memelihara harmoni, memperkuat dialog lintas agama, serta membangun kesadaran akan pentingnya hidup rukun dalam keberagaman,” ujar Reza membacakan sambutan Gubernur Yulius.
Lebih lanjut, Gubernur Yulius menyampaikan harapannya agar Walubi terus memainkan peran penting, tidak hanya dalam aspek keagamaan, tetapi juga pada bidang sosial, budaya, dan kemanusiaan.
Pemerintah, kata dia, membutuhkan mitra organisasi keagamaan yang mampu memperkuat moralitas sosial, mempererat persaudaraan, serta ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di akhir sambutannya, Gubernur Yulius melalui Reza Sofian mengucapkan selamat kepada Pengurus Walubi Provinsi Sulawesi Utara yang baru dilantik.
Ia berharap pengurus dapat menjalankan amanah dengan dedikasi, kebijaksanaan, dan semangat pelayanan yang tinggi.
Sebagai informasi, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) merupakan wadah kebersamaan organisasi-organisasi keagamaan Buddha di Indonesia, yang terdiri atas Majelis-Majelis Agama Buddha, lembaga keagamaan, Dewan Sangha, Badan Kehormatan, serta berbagai organisasi kemasyarakatan berlandaskan ajaran Buddha.
Walubi didirikan pada 20 Agustus 1998 di Jakarta dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Dewan Pengurus Pusat berlokasi di Ibu Kota Negara.
(Hengky)
