JAKARTA,DETOTABUAN.COM –Komisi V DPR-RI menggelar Rapat kerja (Raker) dengan Kementrian PUPR, Kementrian Desa, dan Kementrian Perhubungan, yang dilaksanakan di ruang rapat komisi V DPR-RI, Senin (31/08/2020).
Rapat kerja ini membahas tentang Laporan keuangan pemerintah pusat APBN Tahun Anggaran 2019, dan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020.
Dalam kesempatan ini, H2M memberikan apresiasi yang positif terhadap pencapaian tiga kementrian tersebut atas diraihnya opini WTP, walaupun masih banyak catatan catatan yang hendaknya di tahun-tahun berikut dapat diperbaiki.
Menyorot soal realisasi anggaran, Herson mengatakan bisa memakluminya. Sebab ketika terjadi refocusing dan realokasi anggaran, kementrian-kementrian kelabakan, oleh karena itu serapan anggaran belum sesuai yang diharapkan. Tapi ia yakin, serapan anggaran ini akan maksimal pada akhir tahun anggaran nanti.
“Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Menteri PUPR dan semua jajaran, yang dengan sigap dan cepat, memberikan penanganan terhadap bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,” ujar Ketua Kapoksi PDI Perjuangan di Komisi V itu.
Herson mengatakan, satu hari setelah bencana terjadi, Kepala Balai Jalan dan Kepala Balai Sungai sudah berada dilokasi.
“Tentu ini memberikan harapan yang baik bagi warga terdampak, walaupun sampai sekarang, penanganan secara darurat belum tuntas, karena terkendala cuaca, sebab sampai hari ini di daerah saya, hujan deras masih sering mengguyur yang sewaktu waktu dapat menyebabkan banjir,” terangnya.
Hal yang sama juga juga disampaikan Herson Mayulu kepada Kementerian Desa, karena didapilnya Sulawesi Utara, kerja sama dengan Koordinator Provinsi dan Koordinator Kabupaten program P3MD terjalin bagus. “Undangan saya kepada mereka untuk kordinasi selalu direspon mereka dengan baik,” ujarnya.
Meski demikian lanjut Herson, ada titipan dari mereka untuk Kemendes. Dimana, mereka meminta agar Kemendes menghadirkan satu regulasi yang memberi penguatan peran kepada para Pendamping Desa. “Karena mereka belum begitu percaya diri. Kadang kala dalam penyusunan APBDes suara mereka tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah desa,” sebutnya.
Selain itu, mantan Bupati 2 periode itu juga menitipkan soal kesejahteraan mereka. Memang kata dia, dengan honor yang sekarang ini, rasanya belum cukup, mudah-mudahan 2021, ada peningkatan.
Menutup penyampaiannya, politisi yang dikenal tegas ini mengatakan kedepan, serupiah pun uang negara yang keluar, harus berdampak pada kesejahteraan rakyat. “Itu yang paling penting,” tutupnya.
(**)
