BOLMONG, DETOTABUAN.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong), melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan lokal, Rabu (29/6/2022).
Rakor tersebut menghadirkan, pihak Universitas Samratulangi (Unsrat) Manado, Camat, Penyuluh, dan Mahasiswa dan Dosen Unsrat, serta keterwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Bolmong.
Dalam laporannya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bolmong I Wayan Mudiyasa menyampaikan, yang melatar belakangi kegiatan ini adalah ketahanan pangan merupakan kegiatan yang strategis, karena kebutuhan pangan adalah kebutuhan yang mendasar bagi setiap mahluk hidup yang harus dipenuhi dengan kelangsungan hidupnya.
“Tidak ada negara yang berhasil dalam pembangunan perekonomiannya tanpa menuntaskan terlebih dahulu persoalan pangan nya,” kata Mudiyasa.
Menurutnya, kebijakan program ketahanan nasional pada tahun 2021 berfokus pada mendorong produksi komunitas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi.
“Berbagai regulasi kebijakan untuk mengatur dan menjaga stabilitas harga pangan dimana pemerintah pusat dan daerah mengendalikan dan bertanggungjawab atas ketersediaan pangan,” tambahnya.
Sementara itu, mewakili Pj Bupati Bolmong Ir Limi Mokodompit MM, Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong Tahlis Gallang menyampaikan, atas nama pemerintah daerah mengapresiasi kegiatan ini.
Menurutnya, ini sangat penting dan sudah tepat sekali. Ini juga sebagai tindak lanjut pertemuan pada pekan lalu, dalam penandatanganan kerja sama antara Pemkab dan Unsrat terutama MoU di bidang sektor pertanian. Dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan mencukupkan pangan.
“Dua tahun kita mengalami yang namanya Covid-19. Kita bersyukur pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolmong masih plus. Di tahun 2020 puncak Pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi kita itu 0,98,” kata Sekda.
Menurutnya, sebanarnya sekilas kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi tersebut kita bisa menyimpulkan secara hipotesa mungkin, bahwa mungkin saja pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh sektor pertanian.
Karena menurut Sekda, masyarakat Bolmong itu sebagian besar profesinya petani. Tapi kalau kita analisis secara mendalam, ternyata bukan dipengaruhi oleh sektor pertanian.
“Saya membaca rilis yang di eksplos oleh BPS, bahkan di sektor pertanian, perikanan dan perkebunan itu mines. Justru tidak memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Nah ini yang menjadi tanda tanya besar bagi, kita skalian, karena Bolmong ini dikenal sebagai lumbung berasnya Sulut,” kata Sekda.
Lanjutnya, penghasil beras terbesar, Kabupaten dengan luas lahan terbesar dan juga dikenal sebagai, penghasil beras terbesar di Provinsi Sulut. Harusnya yang menjadi sektor unggulan Bolmong yang bisa memberikan kontribusi yang sekian besar.
Sehingga kata Sekda, kita ingin memperkuat kembali sektor yang sesungguhnya menjadi andalan Kabupaten Bolmong. Melalui, salah satunya kerja sama dengan Unsrat.
“Apa yang kurang, sehingga sektor pertanian tidak bisa memberikan kontribusi ynng positif untuk pertumbuhan ekonomi, berarti ada sesuatu yang perlu dibedah secara bersama-sama. Sehingga melalui rapat koordinasi dan sinkroniasi penentuan harga minimum pangan lokal, pada saat ini bisa membangkitkan gairah petani kita, untuk lebih mengoptimalkan lagi produksi di bidang pertanian,” jelasnya. (Yono/*).
