BOLMONG,DETOTABUAN.COM – Menindaklanjuti Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, Pasal 25 PP 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menandatangani draf perjanjian kerja sama dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), yang dilaksanakan di kantor Gubernur Sulut, Selasa (4/9/2018).
Penandatangan kerja sama oleh Bupati Bolmong Dra. Hj. Yasti Soepredjo Mokoagow, diwakili Sekretaris Daerah (Sekda ) Tahlis Gallang.
Sekda mengungkapkan, tujuan penandatanganan kerja sama ini, terkait dengan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
“Kerja sama ini bertujuan untuk membangun koordinasi yang efektif antara APIP dengan APH dalam mengawal pembangunan dan pemerintahan daerah,” terangnya.
Lanjut Sekda, koordinasi ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden RI Joko Widodo, Nomor 1 tahun 2016 tentang percepatan program strategis nasional, yang implementasinya harus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.
“Koordinasi ini merupakan mandat dari UU. Melalui koordinasi ini, APIP bersama APH saling bersinergi dan mendukung untuk mempercepat proses penegakan hukum,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Bolmong Rio Lombone mengatakan, koordinasi ini juga bertujuan untuk menghindari terjadinya perasaan khawatir atau gamang dari penyelenggara pemerintahan daerah dalam bertindak.
“Jadi, tidak perlu takut atau khawatir untuk melaksanakan tupoksi selama itu sesuai dengan aturan,” kata Rio.
Dijelaskan, koordinasi antara APIP dan APH bukan untuk melindungi kejahatan atau menutupi tindakan pidana atau melindungi koruptor. Koordinasi APIP dan APH juga bukan tempat untuk kongkalikong atau bermufakat jahat.
“MoU APIP dan APH bertujuan mempercepat koordinasi dalam penanganan laporan pengaduan masyarakat, sehingga peran masyarakat juga akan menjadi penting dalam mengawasi penggunaan uang negara melalui perwujudan program pemerintah,” urai Inspektur.
Hadir dalam penandatangan dan perjanjian kerja sama ini adalah seluruh kepala daerah di kabupaten/kota se-Sulut, dan seluruh Kapolres serta Kajari di setiap daerah. (*/Tio)
