BOLMONG, DETOTABUAN.COM – Perdana, Penjabat (Pj) Bupati kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Ir Limi Mokodompit MM, mengikuti rapat paripurna pembicaraan tingkat I atas penyampaian atas rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang laporan pertanggungjawaban jawaban (LPJ) pelaksanaan APBD tahun 2021. Digelar ruang rapat paripurna DPRD Bolmong, Kamis, (9/6/2022).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh ketua DPRD Bolmong Welty Komaling, dan dua pimpinan DPRD Sulhan Manggabarani dan Sukron Mamonto.
Pada kesempatan itu, Pj Bupati Limi Mokodompit menyampaikan pendapatan daerah Pemkab Bolmong apbd tahun 2021 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp1,034 Triliun realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp1,017 Triliun atau 98,37 persen.
Dengan rincian pendapatan asli daerah (PAD) setelah perubahan sebesar Rp65 Miliar lebih dan realisasi sebesar Rp60 miliar lebih atau 92,24 persen.
Selain itu, pendapatan transfer pada tahun 2021 setelah perubahan sebesar Rp913 Miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp907 miliar lebih atau 99,31 persen.
Sedangkan belanja daerah pada tahun 2021 setelah perubahan sebesar Rp1,075 triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp986 miliar lebih, terdiri dari belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan.
Pada tahun 2021 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp639 miliar lebih atau realisasi sebesar Rp623 miliar lebih atau 97,54 persen.
Untuk belanja langsung terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal Gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, serta belanja modal aset tetap lainnya, pada tahun 2021 sebesar Rp435 miliar lebih, realisasi sebesar Rp363 miliar lebih atau 83,32 persen.
“Saya berharap Ranperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 kiranya dapat dibahas bersama pihak legislatif dan eksekutif untuk selanjutnya,” pintah Limi, dalam sambutannya.
Ia juga memberikan apresiasi atas kinerja organisasi perangkat daerah Pemkab Bolmong pada tahun 2021, dimana pada tahun 2022 ini Pemkab Bolmong kembali menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) untuk kedua kalinya.
“Saya harus sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati dan wakil Bupati periode 2017-2022 terutama sekda dan pimpinan OPD Pemkab Bolmong yang cukup bekerja sehingga BPK RI kembali memberikan opini WTP kepada Pemkab Bolmong,” ujar Limi.
Ia pun berharap pula, kedepan apa yang sudah diraih oleh Pemkab Bolmong akan terus dipertahankan.
“Saya butuh bantuan dan masukan serta saran dari DPRD untuk membangun daerah kita Totabuan kearah yang lebih baik,” tutup Limi.
Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling, memberikan kesempatan kepada fraksi untuk menyampaikan pemandangannya.
Kesempatan pertama, Fraksi PDIP juru bicara Hi Ramono, Nasdem Juru bicara Masri Daeng Masenge, Golkar Juru bicara Mahrin Lolung, PKB Juru Bicara Fajal Alzagladi, dan PKS juru bicara Hi Sahidin Mokoginta. Sementara untuk fraksi gabung Persatuan Demokrat tidak ada satupun yang hadir pada rapat paripurna tersebut. Lima fraksi menerima ranperda LPJ untuk dibahas ke tahap berikutnya. (Yono).
