Hal ini diakui langsung oleh salah satu Pimpinan SKPD yang enggan namanya diberitakan. Menurutnya, upaya Pemkab menaikkan TKD tidak berjalan lurus dengan kinerja dan disiplin PNS. Apalagi masih banyak SKPD yang belum menggunakan absen sidik jari. “Sehingga PNS di SKPD yang menggunakan absen sidik jari merasa cemburu. Karena setiap mereka terlambat sedikit saja atau tidak masuk kerja langsung dipotong TKD-nya. Sementara PNS di SKPD yang belum menggunakan absen sidik jari, tak perlu takut terlambat dan dipotong TKD-nya. Karena masih menggunakan absen manual jadi bisa direkayasa,” terangnya.
Menurutnya, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) lebih tegas dan menerapkan semua SKPD wajib menggunakan absen sidik jari. Hal ini untuk menghindari adanya kecemburuan bagi sesama PNS. “Agar tidak ada lagi yang memanipulasi data absen dan PNS lebih disiplin lagi,” tuturnya.
Menanggapi ini, Sekkab Boltim Ir Muhammad Assagaf menuturkan, dirinya sudah meminta semua SKPD menggunakan absen sidik jari mulai Februari. Tidak akan memberikan toleransi lagi pada PNS yang tidak patuh aturan dan disiplin. “Diharapkan semua PNS menaatati semua aturan, karena saya sendiri yang akan memerintahkan untuk TKD-nya dipotong jika masih melanggar aturan,” tegas Assagaf.
Ditambahkannya, ia juga sudah meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) lebih gesit dan intens melakukan razia PNS. “Terutama di jalan dan di kantin saat jam kerja berlangsung,” pungkasnya. (Win)
